Rusia Krisis Anggota Kepolisian, Lima Ribu Personel Mundur Serempak dalam Sebulan 

TRIBUNNEWS.COM - Rusia mengalami krisis anggota kepolisian.

Hal itu menyusul laporan ribuan petugas penegak hukum Rusia yang mundur dari Kementerian Dalam Negeri Rusia pada bulan Juli.

Kepala kepolisian Rusia pada Kamis (10/8/2023), menyebut ada sebanyak 5.000 dan meninggalkan pekerjaan mereka.

“Kekurangan personel sangat besar. Saya bahkan akan menyebutnya kritis,” kata Menteri Dalam Negeri Vladimir Kolokoltsev pada pertemuan kementerian dalam negeri seperti dikutip dari Interfax.

Baca juga: Tentara Rusia Curhat Menderita di Perang, Kirim Video ke Putin Kalau Gaji Dicatut Gubernur

Kementerian Dalam Negeri Rusia membawahi berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas operasi penegakan hukum.

Lembag-lembaga yang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Rusia antara lain kepolisian Rusia, direktorat urusan migrasi, direktorat pengawasan narkoba, dan Pusat Pemberantasan Ekstremisme, sebuah badan yang terkenal menindak aktivis anti-pemerintah di seluruh bagian federasi Rusia.

Kolokoltsev menginstruksikan pegawai kementerian untuk melakukan segala kemungkinan untuk meminimalkan risiko dari kekurangan staf.

“Saya mengerti bahwa dalam kondisi kekurangan staf, beban yang sangat besar menimpa karyawan. Tetapi ini adalah kasus ketika seseorang harus bekerja sesuai dengan prinsip 'mengalahkan dengan keterampilan dan bukan dengan angka',” katanya.

Menurut survei April Bank Sentral Rusia, kekurangan pekerja -di berbagai sektor- pada kuartal pertama tahun 2023 di Rusia mencapai tingkat tertinggi sejak dimulainya pencatatan pada tahun 1998.

Menurut survei, kelangkaan yang paling akut terjadi di sektor manufaktur, industri, pertambangan, dan transportasi.

Tetapi survei tersebut tidak memasukkan angka untuk sektor pemerintah meski banyak pekerjanya dimobilisasi untuk bertempur di Ukraina.

(oln/interfax/TMT)