TRIBUNNEWS.COM -- Rusia memberikan syarat yang sangat berat bagi Ukraina jika ingin menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

Syarat tersebut adalah ibu kota Ukraina yaitu Kiev masuk bagian Rusia.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, di saluran Telegramnya dikutip TASS pada Rabu (16/8/2023).

Mengapa? Idenya menarik. Satu-satunya pertanyaan adalah bahwa semua wilayah yang diduga 'mereka' sangat diperdebatkan. Untuk memasuki blok (NATO), otoritas Kiev harus menyerahkan bahkan Kiev sendiri, ibu kota Rus Kuno," tulis Dmitry Medvedev.

Hal itu diungkapkan Medvedev mengomentari pernyataan direktur Kantor Pribadi Sekretaris Jenderal NATO, Stian Jenssen, yang menyatakan bahwa Ukraina mungkin menjadi anggota aliansi jika terjadi konsesi teritorial ke Rusia.

"Yah, mereka (otoritas Ukraina - TASS) harus memindahkan ibu kota ke Lvov. Jika, tentu saja, Polandia setuju," kata Medvedev.

Direktur Kantor Pribadi Sekretaris Jenderal NATO, Stian Jenssen, mengatakan sebelumnya pada hari Selasa bahwa Ukraina dapat menjadi anggota NATO jika setuju untuk menyerahkan wilayah yang saat ini ditolak untuk diakui sebagai bagian dari Rusia.

Baca juga: 28 Rudal Rusia Serang Ukraina, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka di Volyn dan Lviv

Diminta Negosiasi

Profesor Ilmu Politik di University of Rhode Island, Amerika Serikat (AS), Nicolai Petro, mengatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy harus memulai kembali negosiasi dengan Rusia.

Ia pun menegaskan NATO harus menangani masalah keamanan Rusia ini secara serius.

Perlu diketahui, Ukraina memutuskan pembicaraan damai dengan Rusia pada April 2022 atas desakan kekuatan negara Barat.

"Ukraina harus memulai kembali pembicaraan damai dengan Rusia, alih-alih meminta lebih banyak senjata kepada negara-negara NATO," kata Petro.

Dikutip dari laman Sputnik News, Minggu (2/4/2023), dalam sebuah wawancara dengan kantor berita AS pada minggu ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersikeras bahwa kota Artemovsk di Donbass, yang dikenal sebagai Bakhmut oleh rezim Ukraina akan menyebabkan keruntuhan moral di dalam negeri.

Petro menekankan bahwa komedian yang berubah menjadi politisi itu harus memperhatikan pendapat umum dan mencari jalan menuju perdamaian.

"Saya pribadi melihat ini sebagai 90 persen upaya melobi Barat untuk menyediakan lebih banyak senjata dan lebih banyak sumber daya demi melanjutkan perjuangan," tegas Petro.

Menurutnya, jika Zelenskyy tertarik dengan pendapat masyarakat Ukraina, maka akan ada negosiasi terkait hal ini.

"Setiap pengamat setuju bahwa harus ada negosiasi untuk mengakhiri perang dan tujuannya adalah mengakhiri perang dengan persyaratan yang menguntungkan Ukraina. Jadi agak aneh melihat ia mengajukan kebutuhan senjata demi menenangkan masyarakat Ukraina, padahal cara yang jelas untuk mewujudkan itu hanya dengan memulai negosiasi," papar Petro.

Baca juga: Menteri Pertahanan Rusia: Senjata Butut Soviet Masih Lebih Unggul Ketimbang Senjata Modern Barat

Kendati demikian, Petro menilai bahwa ketakutan Zelenskyy terkait kemungkinan hilangnya minat para pendukung Baratnya untuk mendanai kampanye militernya pun cukup beralasan.

"Jelas bahwa jika dukungan Barat yang dikirim dalam jumlah besar itu diakhiri, maka Ukraina benar-benar tidak dapat berperang. Jadi Barat, dan terutama Amerika Serikat menopang rezim saat ini dan mendorongnya untuk melakukan apa yang diinginkan Barat," tutur Petro.

Ia memandang Ukraina pada akhirnya harus memutuskan kebijakan AS demi 'mengejar perang ini sampai akhir yang pahit, hingga sisa perjuangan terakhir'.

Karena 'tidak mungkin jika ini demi kepentingan Ukraina, mengorbankan semua orang untuk mati'.

Pada saat itu, Ukraina harus kembali ke pembicaraan damai yang dihentikan pada April 2022 atas desakan Perdana Menteri (PM) Inggris saat itu Boris Johnson.

Negosiasi tersebut akhirnya harus mengakui proposal Rusia pada akhir 2021 untuk model hubungan baru di benua Eropa, yang mempertimbangkan masalah keamanan Rusia.

"Negosiasi yang harus dilakukan haruslah negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Akan sangat masuk akal untuk mengikat mereka ke dalam serangkaian negosiasi yang lebih besar antara Rusia dan Eropa mengenai perdamaian dan penyelesaian baru pascaperang di Eropa, yang akan memberi Rusia tempat bagi para jenderal dalam pengaturan keamanan umum untuk Eropa," kata Petro.

Bahkan saat Presiden AS Joe Biden meresmikan 'Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk Demokrasi', para pemimpin Eropa berbondong-bondong pergi ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kepala Eksekutif Uni Eropa (UE) Komisi Eropa Ursula von der Leyen pun akan segera berkunjung.

Kanselir Jerman Olaf Scholz ada di sana baru-baru ini.

Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez pun berada di China pada minggu ini untuk mendesak Xi menerima seruan Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy terkait kerangka kerja 12 poin China untuk gencatan senjata.

Dalam kerangka kerja itu, China menyerukan diakhirinya 'mentalitas Perang Dingin' Barat dan pengenaan sanksi sepihak terhadap saingan.

Sementara itu, AS yang mendominasi NATO, telah menolak blueprint itu sebagai 'jebakan sinis'.

Petro meyakini bahwa China kini telah menjadi pusat perhatian negara Barat, hanya karena menolak mencela tetangga dan mitra dagang terdekatnya, Rusia.

"Pada titik ini, China tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi efektif, selain berdiri di sudut, di sisi Rusia, negara itu hanya perlu ada di sana. Saat ini China mendapatkan semua yang diinginkannya, termasuk pengakuan dari Eropa dengan melakukan apa yang kini dilakukannya," jelas Petro.

KTT yang digelar baru-baru ini di Rusia antara Xi dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah memicu serangkaian reaksi bermusuhan dari anggota NATO, termasuk upaya untuk menuntut Putin dengan kejahatan perang di Pengadilan Kriminal Internasional yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia, China, maupun AS.

"Ini masih sangat awal dalam permainan, tapi permainannya besar. Salah satunya adalah mengubah korelasi kekuatan di dunia antara Barat dan Timur. Jika Rusia dan Eropa mencapai pengaturan keamanan baru yang memberi Rusia suara yang setara dengan negara-negara Eropa lainnya, maka akan muncul pertanyaan 'mengapa pangkalan dan pasukan Amerika dibutuhkan di Eropa?," tegas Petro.

Menurut Petro, ada ketidakcocokan mendasar dengan keamanan Eropa yang mencakup Rusia, namun didikte oleh kepentingan Amerika. (Tribunnews.com)