TRIBUNNEWS.COM - Sepuluh garis putus-putus pada peta terbaru China menyebabkan beberapa negara di sekitar Asia menolak dengan tegas dan memprotes peta tersebut.

Di sisi lain, pihak berwenang Tiongkok mengatakan peta baru tersebut didasarkan pada sejarah.

Namun, ada apa dengan garis putus-putus yang memproyeksikan batas sepanjang 1.500 km ini, dan mengapa hal itu dapat menimbulkan dampak internasional yang serius?

Dilansir abc.net.au, berikut 5 hal yang perlu diketahui tentang Laut China Selatan serta klaim China atas wilayah tersebut.

1. Apa yang dimaksud dengan sengketa Laut Cina Selatan?

Laut China Selatan adalah salah satu wilayah yang paling diperebutkan di dunia, di mana lebih dari $3 triliun perdagangan melewatinya setiap tahun.

Baca juga: Apa kaitan film Barbie dan peta Laut China Selatan yang jadi kontroversi di Filipina dan Vietnam?

Laut China Selatan diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar serta perikanan yang menguntungkan.

Laut ini mengelilingi beberapa negara, termasuk Vietnam, Malaysia dan Filipina, namun China telah lama mengklaim kepemilikan atas sebagian besar jalur air tersebut.

Perselisihan mengenai klaim teritorial ini telah berlangsung sejak abad kesembilan belas.

Yang paling menonjol adalah ketika pemerintahan Partai Komunis Tiongkok yang membuat peta sembilan garis putus-putus pada tahun 1953, yang sejak itu menjadi simbol meningkatnya kerusuhan di wilayah tersebut.

2. Apa yang dimaksud dengan peta sembilan garis putus-putus?

Seperti yang digambarkan dalam berbagai peta resmi dan tidak resmi Tiongkok, 9 garis putus-putus terbentang di lepas pantai Pulau Hainan Tiongkok di dekat pantai Vietnam, lalu menuju Kepulauan Spratly.

Di utara Kalimantan, dekat pantai Malaysia dan Brunei, jalur ini berbelok dan membentang ke barat Filipina dan berakhir tepat di selatan Taiwan.

China tidak pernah secara eksplisit menyatakan dengan jelas apa saja yang termasuk dalam klaim tersebut, namun negara itu tetap gigih dalam berupaya untuk mengajukan klaim atas wilayah tersebut.

Hal ini terutama terjadi sejak Malaysia, Filipina, dan Vietnam mulai mengajukan klaim mereka sendiri atas sebagian wilayah Laut China Selatan, yang tumpang tindih dengan sembilan garis putus-putus.

3. Peta inikah yang membuat Film Barbie dilarang di Vietnam?

Baca juga: Film Barbie Dilarang Tayang di Vietnam, Menampilkan 9 Garis Putus-putus Peta Laut China Selatan

Ya, selama beberapa tahun terakhir, beberapa film telah dilarang karena penggambaran garis yang kontroversial itu.

Pada bulan Juli, Departemen Bioskop Vietnam melarang Barbie karena ada peta yang menunjukkan sembilan garis putus-putus.

Vietnam juga menarik film animasi DreamWorks tahun 2019 berjudul Abominable, dan film Sony Pictures tahun 2022 berjudul Uncharted karena alasan yang sama.

Bioskop dan TV bukan satu-satunya yang menggambarkan sengketa wilayah.

Penyelenggara konser Blackpink juga meminta maaf pada bulan Juli karena menggunakan peta versi China itu di halaman depan situsnya yang mengiklankan tanggal tur di Vietnam.

4. Apa yang baru pada peta ini?

Peta terbaru menunjukkan garis berbentuk U milik Tiongkok menutupi sekitar 90 persen Laut China Selatan.

Pihak berwenang Tiongkok mengatakan garis tersebut didasarkan pada peta bersejarah.

Belum jelas apakah peta terbaru menunjukkan adanya klaim baru atas wilayah tersebut.

Namun, peta kali ini berbeda karena garis tersebut sekarang mencakup 10 garis dan menampilkan Taiwan.

Baca juga: Catatan Bamsoet: Eskalasi Ketegangan di Laut China Selatan dan Dampaknya bagi Indonesia

Ketika ditanya tentang perubahan 9 menjadi 10 garis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan Beijing tidak pernah ragu-ragu mengenai wilayahnya.

“Posisi Tiongkok terhadap masalah Laut China Selatan selalu jelas,” kata Wenbin.

“Pihak berwenang Tiongkok secara rutin memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun."

“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat memandang hal ini secara obyektif dan rasional.”

5. Bagaimana tanggapan negara-negara tetangga?

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Taiwan Jeff Liu, mengatakan Taiwan "sama sekali bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok" sebagai tanggapan atas dimasukkannya Taiwan ke dalam peta baru China.

“Tidak peduli bagaimana pemerintah Tiongkok memutarbalikkan posisinya terhadap kedaulatan Taiwan, hal itu tidak dapat mengubah fakta obyektif keberadaan negara kami,” kata Liu.

Sementara itu, Filipina meminta China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

Pada tahun 2016 lalu, keputusan arbitrase di Den Haag menyatakan bahwa sembilan garis putus-putus tersebut tidak memiliki dasar hukum.

“Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi Tiongkok atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengatakan negaranya dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang didasarkan pada garis putus-putus.

Malaysia mengatakan, telah mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut, seperti yang dilakukan India.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)