Dikutip dari Al Jazeera, tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama jalan era kolonial di jantung Kota New Delhi yang digunakan untuk parade militer seremonial.

Pemerintahan Modi mengatakan perubahan nama tersebut merupakan upaya untuk merebut kembali masa lalu Hindu India.

Baca juga: Ekonomi India Tumbuh pada Laju Tercepat dalam Satu Tahun

"Pukulan lain terhadap mentalitas perbudakan," kata pejabat tinggi terpilih negara bagian Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami di X.

Namun partai-partai oposisi India mengkritik langkah pemerintah tersebut.

"Rashtrapati Bhawan (Dewan Presiden) telah mengirimkan undangan makan malam G20 pada tanggal 9 September atas nama 'Presiden Bharat' dan bukan 'Presiden India' yang biasa," ucap pemimpin partai oposisi utama Kongres Nasional India, Jairam Ramesh di X.

"Sekarang, Pasal 1 dalam Konstitusi dapat berbunyi: 'Bharat, yang dulunya India, akan menjadi Persatuan Negara-Negara.' Namun kini 'Persatuan Negara' ini sedang diserang," tambahnya.

Perselisihan mengenai nama India vs Bharat semakin memanas sejak partai oposisi pada bulan Juli mengumumkan aliansi baru untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya dalam pemilu nasional pada tahun 2024.

Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.

(Tribunnews.com/Whiesa)