Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyebut pemilu Rusia di Ukraina “tidak sah”.

Dewan Eropa menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

Namun, beberapa pejabat AS, termasuk Senator Lindsey Graham, secara terbuka mendorong Ukraina untuk mengadakan pemilihan presiden sesuai jadwal yakni pada Maret 2024.

“Saya menyadari Parlemen Ukraina harus menyetujui hal ini, lingkungan keamanan untuk menyelenggarakan pemilu akan menjadi tantangan,” kata Graham dalam pernyataan yang dibuat pada akhir Agustus.

“Namun, saya tidak bisa memikirkan investasi yang lebih baik untuk stabilitas Eropa selain membantu Ukraina bertahan sebagai negara demokrasi yang independen, berpemerintahan sendiri, dan berbasis Hukum."

Baca juga: Kanada Puji Veteran Nazi Ukraina, Ketua DPR Minta Maaf setelah Dikritik Kaum Yahudi

"Saya akan mendorong semua sekutu Ukraina untuk membantu memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada Ukraina untuk mendukung pemilu ini."

Sementara itu, seorang pejabat senior pemerintahan Joe Biden mengatakan kepada Post bahwa Gedung Putih tidak memaksa Ukraina untuk mengadakan pemilu.

Pernyataan ibu negara Ukraina tampaknya mengindikasikan bahwa Zelensky belum memutuskan apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Namun pada akhir bulan lalu, Zelensky mengatakan bahwa ia akan terbuka untuk mengumumkan dan mengadakan pemilu pada tahun 2024 jika sekutu negaranya menyediakan keamanan dan dukungan logistik, Reuters melaporkan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)