Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Ratusan nelayan asal Korea Selatan (Korsel) kembali menggelar demonstrasi besar – besaran usai pemerintah Jepang mengumumkan rencana pembuangan air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima tahap kedua.

Aksi demo ini digelar para nelayan Korsel sebagai bentuk protes atas tindakan yang dilakukan Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) terkait pelepasan 7.800 ton air limbah nuklir ke perairan Samudra Pasifik yang akan dilaksanakan selama dua pekan mendatang, hingga 19 Oktober 2023.

Aksi protes seperti ini sebelumnya telah dilakukan nelayan Korsel, tercatat sebanyak 50 kapal nelayan menggelar demo di kawasan dermaga di Incheon pada akhir Agustus lalu, dengan membawa spanduk bertuliskan “Gunakan air limbah yang terkontaminasi sebagai minuman warga Jepang,”.

Baca juga: Kemenkes dan BRIN Lakukan Simulasi Kegawatdaruratan Bencana Nuklir

Meski pembuangan limbah nuklir PLTN Fukushima telah melewati sejumlah penyaringan yang aman untuk menghilangkan sebagian besar zat isotop serta mengantongi izin resmi dari IAEA. Namun hal tersebut tampaknya tak membuat kekhawatiran masyarakat mereda.

"Telah dikonfirmasi bahwa pelepasan pertama dilakukan sesuai rencana dan dengan cara yang aman," ucap juru bicara pemerintah Jepang Hirokazu Matsuno, sebagaimana dilansir dari APnews.

Sejumlah peneliti meyakini apabila air itu limbah nuklir Jepang masih mengandung jejak tritium dan isotop hidrogen yang sulit dipisahkan dari air. Oleh karenanya air laut pasifik yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah berpotensi besar tercemar radiasi nuklir yang berbahaya bagi tubuh.

Imbas pembuangan limbah nuklir, Daiwa Research Institute memprediksi ekonomi Jepang akan melambat, hingga produk Domestik Bruto (PDB) Jepang di akhir tahun 2023 menyusut sebesar 0,2 persen atau 1,2 triliun yen.

Penurunan PDB ini terjadi akibat larangan impor makanan yang dilakukan sejumlah negara di Asia Tenggara mulai memperketat sanksi seperti China, Tiongkok hingga Malaysia.

Mencegah kepanikan nelayan Jepang atas ancaman larangan impor yang dapat memukul roda perekonomian negara, pemerintah Jepang mengklaim bahwa pihaknya telah menyiapkan dana bantuan untuk membantu para produsen dan nelayan Jepang.

Tak hanya itu pemerintah juga akan menggelar promosi penjualan makanan laut di dalam negeri agar roda perekonomian terus berjalan.

Dengan begini PDB Jepang tahun 2023 tidak akan mencatatkan penurunan seperti yang diproyeksikan Daiwa Research Institute.

"TEPCO bertugas memberikan kompensasi atas kerusakan reputasi makanan laut di wilayah tersebut yang disebabkan oleh pelepasan air limbah. Kami mulai menerima lamaran minggu ini dan segera menerima ratusan pertanyaan," kata TEPCO.