Pemerintah Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Hentikan Eskalasi Konflik Israel-Palestina di Gaza
Setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan PBB berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.
Hal itu disampaikan Retno dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.
Baca juga: Skenario Serangan Darat Tentara Israel Masuk Gaza: Banjiri Terowongan, Tak Acuhkan Sandera
Retno menegaskan setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan PBB berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.
Retno mengatakan Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza.
"Saya ingin mengingatkan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang," kata Retno dalam keterangannya dikutip Kamis (26/10/2023).
Menlu juga mengatakan, Dewan Keamanan PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.
Menurutnya serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif.
"Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa. Saya ingin bertanya bagaimana dewan keamanan akan melakukan tanggung jawabnya?" kata Retno.
Baca juga: Emir Qatar Sebut Israel Tidak Boleh Diberi Lampu Hijau untuk Bunuh Warga Sipil di Jalur Gaza
"Kapan dewan keamanan akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?" cecar Menlu dalam acara High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB itu.
Retno menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.
"Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum Dewan Keamanan PBB mengambil langkah?" tegas Menlu.
