Hingga pejabat seperti Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bakal hadir dalam acara tersebut.

"Insya Allah saya confirmed hadir. Dari panitia juga mengkonfirmasi kehadiran Bu Menlu RI juga. Insya Allah target 2 juta hadir dari lintas ormas, agama, profesi dan kelompok," kata Hidayat kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Hidayat mengatakan puluhan tokoh lintas agama juga telah melakukan pertemuan di Aula Buya Hamka, Kantor Majelis Ulama Indonesia pada Kamis (2/11/2023) kemarin.

Mereka datang dalam persiapan untuk menggelar Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina.

Di antaranya yang hadir, Pendeta Jimmy dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Tokoh Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Teguh Triesna Dewa.  

Baca juga: PBB: Warga Palestina di Gaza Hidup dengan 2 Potong Roti Sehari

HNW menuturkan rencana Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina merupakan bentuk konsistensi dan komitmen bangsa Indonesia yang patuh pada konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Dimana ada amanah untuk menolak penjajahan dan komitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amanah UUD tersebut, kata HNW, ditafsirkan dan dioperasionalkan oleh Presiden Soekarno dengan tegas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan.

Lebih khusus dalam masalah Palestina, Soekarno dengan lantang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel terhadap Palestina.

Menurut HNW, penjajahan yang telah dilakukan Israel, membuat Soekarno tidak mau mengundang negara tersebut dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, juga tidak mengundangnya dalam Asian Games Tahun 1962 yang digelar di Jakarta.

“Bahkan Presiden Indonesia itu menyatakan selama kemerdekaan belum diberikan kepada Palestina maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," jelasnya.

Pada masa Presiden Soekarno berkuasa, kondisi penjajahan atas Palestina belum separah seperti saat ini.

Tanah jajahan yang dikuasai saat itu masih 60 persen, namun saat ini Israel sudah menjajah hampir 95 persen tanah Palestina.

"Kejahatan yang mereka lakukan sejak tahun 1948 telah melahirkan berbagai pelanggaran hukum internasional, tidak melaksanakan resolusi-resolusi DK PBB, serta tragedi-tragedi kemanusiaan dan kejahatan perang," katanya.