TRIBUNNEWS.com - Lagi-lagi pihak Israel melontarkan pernyataan kontroversial terkait situasi di Jalur Gaza.

Menteri Intelijen Israel, Gila Gamliel, mengatakan tidak seharusnya masyarakat internasional mendanai pembangunan kembali di Jalur Gaza yang hancur akibat eskalasi militer meningkat sejak 7 Oktober 2023.

Alih-alih membangun kembali Gaza, Gila justru mendorong agar warga Palestina mendirikan pemukiman kembali secara sukarela ke luar wilayah kantong itu dengan alasan kemanusiaan.

Dikutip Al Arabiya dari The Jerusalem Post, Gila mengatakan bahwa "daripada menyalurkan uang untuk membangun kembali Gaza atau ke UNRWA yang gagal, komunitas internasional dapat membantu biaya pemukiman kembali, membantu masyarakat Gaza membangun kehidupan baru di negara (tempat) baru mereka."

"Gaza telah lama dianggap sebagai masalah tanpa jawaban," tulis dia.

Baca juga: Anggota Parlemen Israel Serukan agar IDF Musnahkan Gaza, tapi Pesannya Langsung Dihapus

"Kita harus mencoba sesuatu yang baru, dan kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk membantu mewujudkannya."

Menurut Gila, membangun pemukiman kembali bagi warga Gaza di wilayah lain, adalah solusi yang menguntungkan.

"Ini bisa menjadi solusi yang saling menguntungkan: kemenangan bagi warga sipil Gaza, bisa mencari kehidupan yang lebih baik dan kemenangan bagi Israel setelah tragedi ini."

Menanggapi pernyataan Gila, perwakilan Hamas yang berbasis di Beirut, Osama Hamdan, menuduh Israel melakukan “kekejaman dengan tujuan mempercepat perpindahan warga Palestina”.

Apa yang disampaikan Gila ini sangatlah kontroversial di dunia Arab.

Hal ini mengingatkan pada pendudukan yang berujung berdirinya negara Israel 75 tahun silam, yang kemudian memicu eksodus atau pengungsian paksa terhadap 760 ribu warga Palestina.

Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba atau "bencana".

Kementerian Perumahan Gaza mengatakan lebih dari 40 persen rumah rusak atau hancur dalam lima minggu terakhir sejak eskalasi militer meningkat pada 7 Oktober 2023 lalu.

Diketahui, Gila bukanlah satu-satunya orang pemerintahan Israel yang mengeluarkan pernyataan kontroversial.