TRIBUNNEWS.COM, WARSAWA - Eskalasi perseteruan antara raksasa farmasi Amerika Serikat, Pfizer, dengan Pemerintah Polandia makin meningkat. Perseteruan tersebut dipicu oleh kelebihan dosis vaksin Covid-19 yang dipesan berdasarkan kontrak besar-besaran yang dibuat Pfizer dengan Uni Eropa.

Pfizer menggugat Polandia atas apa yang mereka klaim sebagai kontrak pembelian vaksin Covid-19 yang tidak terpenuhi.

Pemerintah Polandia terpaksa membeli puluhan juta dosis vaksin berdasarkan kontrak kontroversial yang ditandatangani Komisi Eropa dengan Pfizer pada tahun 2021 atas nama negara-negara UE.

Pfizer menuntut kompensasi sebesar 6 miliar zloty atau sekitar 1,5 miliar dolar AS untuk 60 juta dosis yang ditolak Pemerintah Polandia, setelah Pemerintah Polandia berhenti menerima suntikan vaksin tersebut pada April 2022.

Seluruh blok tersebut akhirnya memesan 1,1 miliar dosis berdasarkan kontrak, sehingga membebani negara-negara UE dengan kelebihan vaksin ketika pandemi Covid-19 mereda.

Kantor kejaksaan UE telah mengumumkan penyelidikan terhadap proses pengadaan di tengah tuduhan korupsi dan kesepakatan rahasia, sementara Menteri Kesehatan Polandia Katarzyna Sojka telah memperingatkan negara-negara UE lainnya yang mungkin akan menghadapi tuntutan berikutnya.

Warsawa mempertanyakan peran kontroversial Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam kesepakatan Pfizer setelah terungkap bahwa dia selama berminggu-minggu berkomunikasi secara pribadi dengan CEO perusahaan Albert Bourla selama negosiasi kontrak.

Namun, Komisi Eropa mengklaim tahun lalu bahwa pesan teksnya dengan bos farmasi besar mengenai kesepakatan eksekutif bernilai miliaran dolar tidak dapat ditemukan.

Sidang pertama gugatan Pfizer dijadwalkan berlangsung di Brussels pada tanggal 6 Desember 2023 mendatang.

Awal tahun ini raksasa farmasi tersebut menawarkan untuk memberi UE lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pembelian vaksin minimum berdasarkan kontrak yang mengikat.

Namun bersikeras bahwa blok tersebut harus membayar penuh. untuk jumlah dosis yang ditentukan dalam kontrak.

Polandia sejak itu menolak menandatangani perjanjian Uni Eropa yang telah direvisi dengan produsen obat tersebut.

Sojka mengatakan kepada penyiar TVN24 pada hari Rabu bahwa ada harapan untuk menyelesaikan gugatan Pfizer “dengan cara yang positif.”

Juru bicara perusahaan Pfizer mengatakan kepada Politico bahwa perusahaan tersebut memutuskan untuk melanjutkan gugatan tersebut “setelah pelanggaran kontrak yang berkepanjangan dan periode diskusi dengan itikad baik antara para pihak,” .

Jutaan warga Polandia menolak menerima vaksin Covid-19, dan Warsawa menghentikan pengiriman vaksin karena masuknya pengungsi Ukraina pada awal tahun 2022 membebani keuangan pemerintah.

Sumber: Russia Today