Sebelumnya, jaksa khusus David Weiss mengatakan dewan juri pengadilan bakal merilis dakwaan terkait kasus senpi yang didakwakan terhadap Hunter Biden.

Berdasarkan dakwaan awal yang diajukan Weiss pada bulan Juni lalu, Hunter dinilai gagal mengajukan pelaporan pajak tepat waktu atas penghasilannya yang mencapai lebih dari 1,5 juta dolar AS pada tahun 2017 dan 2018.

Tak hanya itu, Hunter juga membeli dan menyimpan sebuah pistol tangan selama beberapa pekan pada tahun 2018.

Selain itu, dirinya juga mengakui secara terbuka bahwa memiliki masalah dengan narkoba yang serius.

Kemudian pada Juli lalu, Weiss mengatakan Hunter telah bersepakat untuk mengaku bersalah terhadap dua dakwaan pelanggaran pajak ringan.

Alhasil, dirinya ditawari hukuman percobaan, karena dia telah membayar utang-utangnya beserta denda kepada Pemerintah AS.

Selanjutnya, Weiss juga menyepakati untuk menangguhkan dakwaan pelanggaran kepemilikan senpi jika Hunter mampu menuntaskan program 'pengalihan praperadilan' dengan teknisnya seperti konseling atau rehabilitasi.

Baca juga: Pemerintahan Joe Biden Terbelah Soal Israel, Amerika Serikat Bakal Akui Kemerdekaan Palestina?

Namun ternyata kesepakatan tersebut tidak terwujud lewat hasil sidang yang berlangsung pada 26 Juli 2023 lalu.

Batalnya kesepakatan tersebut lantaran Hunter diisukan kebal dakwaan hukum lainnya.

Adapun hal tersebut termasuk soal adanya dugaan pidana terkait urusan bisnisnya di Ukraina, China, dan negara-negara lainnya.

Dakwaan terhadap Hunter kemungkinan bertambah lantaran adanya dugaan dirinya merupakan pelobi pemerintah asing tanpa mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman AS.

Singkat cerita, Weiss mengindikasikan akan mengajukan dakwaan baru ke pengadilan di negara bagian lainnya.

Kemudian, pada Rabu (6/9/2023) waktu setempat, Weiss mengungkapkan ke Pengadilan Delaware bahwa Hunter bakal didakwa dalam kasus baru yaitu pelanggara aturan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)