TRIBUNNEWS.com - Penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (13/12/2023).

Langkah ini melanjutkan proses penyelidikan terhadap Biden oleh anggota DPR AS dari Partai Republik secara informal, yang dimulai tiga bulan lalu.

Diketahui, Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya melakukan korupsi saat menjadi wakil presiden di bawah kepemimpinan Barack Obama.

Lalu, mengapa pemungutan suara pemakzulan baru dilakukan sekarang?

Dikutip dari The Guardian, pada November lalu, seorang pengacara senior Gedung Putih menggambarkan penyelidikan yang dimulai Partai Republik tidak sah karena DPR belum meresmikannya lewat pemungutan suara.

Baca juga: Joe Biden Terancam Dimakzulkan dari Jabatan Sebagai Presiden Amerika Serikat

Gedung Putih pun telah menolak upaya yang memaksanya menyerahkan informasi dengan alasan perlunya pemungutan suara penuh di DPR.

Diketahui, penyelidikan ini juga bisa menjadi platform bagi Partai Republik untuk menyoroti tuduhan mereka kepada Biden.

Biden sedang mempersiapkan pertandingan ulang pemilu dengan Donald Trump.

Sebagai informasi, Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang dimakzulkan dua kali dan saat ini sedang mempersiapkan empat persidangan pidana.

Trump telah mendorong sekutu Partai Republiknya di Kongres untuk bergerak cepat dalam memakzulkan Biden.

Apakah ada bukti Biden melakukan kesalahan?

Atas tuduhan Partai Republik terhadap Biden dan keluarganya yang disebut melakukan korupsi, penyelidik Kongres telah memperoleh hampir 40 ribu halaman catatan bank yang didapat dan pernyataan saksi kunci.

Tetapi, meskipun penyelidikan telah menimbulkan pertanyaan, tidak ada bukti valid Biden melakukan korupsi atau menerima suap dalam jabatannya saat ini ataupun sebelumnya.

Pada Juli lalu, salah satu mantan rekan bisnis putra Biden, Hunter Biden, yang bernama Devon Archer, memberikan kesaksian kepada penyelidik Kongres.