TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden berang atas upaya pemakzulan terhadap dirinya oleh DPR AS.

Dalam pernyataan resminya, Biden mengungkapkan bahwa DPR AS yang mayoritas dikuasai oleh Partai Republik justru tidak membantunya untuk membuat Negeri Paman Sam lebih baik lagi.

Biden pun menganggap upaya pemakzulan terhadapnya tidak berdasar dan tanpa bukti.

"Alih-alih melakukan apapun untuk membantu membuat kehidupan rakyat Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan."

"Alih-alih melakukan pekerjaan mereka pada pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih untuk membuang-buang waktu untuk upaya politik tak berdasar dan bahkan Partai Republik di Kongres mengakui (upaya pemakzulan) tidak didukung oleh fakta," katanya dikutip dari laman Gedung Putih, Jumat (15/12/2023).

Biden pun membeberkan segala upaya yang telah dilakukannya tetapi tidak memperoleh dukungan dari DPR AS.

Baca juga: DPR AS Gelar Penyelidikan Pemakzulan Joe Biden, Byron Donalds: Biarkan Bukti Berbicara Sendiri

Contohnya saat Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky meminta bantuan kepada AS untuk berperang dengan Rusia.

"Pada Selasa, saya bertemu dengan Presiden Ukraina yang memimpin rakyatnya dalam pertempuran untuk kebebasan melawan agresi Rusia."

"Dia datang ke AS untuk meminta bantuan kami. Namun, anggota Kongres dari Partai Republik tidak mau membantu.

Kemudian, Biden juga membeberkan DPR AS yang tidak mau membantu terhadap Israel di Gaza.

Tak hanya itu, dia juga menyebut DPR AS tidak ingin memberikan bantuan terkait peningkatan keamanan di perbatasan di selatan AS.

"Kita harus mengatasi situasi di perbatasan selatan dan saya bertekad untuk mencoba memperbaiki masalah ini. Kami membutuhkan dana untuk memperkuat keamanan perbatasan, namun Partai Republik di Kongres tidak mau membantu," kata Biden.

Biden juga menuding Partai Republik di DPR AS tidak mau mendanai kebijakan prioritas yang telah disusunnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi warga AS.

"Kita harus melanjutkan kemajuan ekonomi kita dan memastikan inflasi terus turun dan pertumbuhan lapangan kerja terus meningkat."

"Hal ini berarti menghindari krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh diri sendiri seperti penutupan pemerintah, yang akan terjadi hanya dalam beberapa minggu lagi karena Partai Republik di Kongres tidak mau mendanai pemerintah dan prioritas-prioritas penting untuk membuat hidup lebih baik bagi rakyat AS," tegasnya.

Alasan Biden Dimakzulkan

Sebelumnya DPR AS telah resmi bakal memakzulkan Biden pada Rabu (13/12/2023) waktu setempat.

Kesepakatan ini dilakukan atas dugaan Biden memperoleh keuntungan bagi bisnis keluarganya secara finansial saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden.

Dikutip dari Associated Press (AP), hasil voting menunjukkan 221 anggota DPR AS mendukung penyelidikan pemakzulan sedangkan 212 anggota lainnya menolaknya.

Baca juga: Tak Ada Bukti Kesalahan Joe Biden, tapi DPR AS Tetap Sahkan Penyelidikan Pemakzulan

Secara lebih spesifik, upaya pemakzulan ini didorong oleh kecurigaan terhadap bisnis luar negeri yang diurus oleh anak Biden, Hunter Biden.

Alhasil, dengan mayoritas anggota DPR AS setuju untuk pemakzulan, maka kini penyelidikan pun dilakukan.

Adapun penyelidikan yang dilakukan berfokus pada apakah Biden mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari setiap transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan anaknya tersebut.

Di sisi lain, Hunter telah menolak untuk bertestimoni dalam rapat tertutup DPR AS terkait tudingan tersebut.

Penolakan juga dilakukan oleh Gedung Putih lantaran pemakzulan yang disepakati di DPR AS tidak didukung fakta dan dianggap bermotif politik.

Kendati demikian, banyak pihak mengatakan upaya pemakzulan terhadap Biden dipastikan bakal gagal.

Hal tersebut lantaran putusan apakah Biden akan dimakzulkan atau tidak harus diputuskan oleh Senat AS.

Sebagai informasi, mayoritas Senat AS diisi oleh anggota Partai Demokrat, tempat Biden bernaung, yaitu sejumlah 51 kursi.

Sedangkan Partai Republik hanya menduduki 49 kursi Senat.

Baca juga: Joe Biden Terancam Dimakzulkan dari Jabatan Sebagai Presiden Amerika Serikat

Namun, penyelidikan pemakzulan ini bisa menjadi bumerang bagi Gedung Putih ketika Biden ingin mencalonkan diri kembali dalam Pemilu AS 2024 mendatang.

Biden diperkirakan bakal bertarung kembali dengan Donald Trump yang berasal dari Partai Republik.

Di sisi lain, Trump pun pernah senasib dengan Biden ketika dirinya juga dimakzulkan sebanyak dua kali oleh DPR meski diselamatkan oleh Senat.

Kini, Trump juga tengah menghadapi masalah hukum dengan menghadapi empat persidangan kasus pidana yang menjeratnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)