Sementara itu, Dewan Keamanan PBB kembali menunda pemungutan suara untuk resolusi perang antara Hamas dan Israel, kata sumber diplomatik, Kamis.

Penundaan hingga Jumat (22/12/2023) terjadi bahkan saat Amerika Serikat (AS) menyatakan siap mendukung resolusi tersebut.

Baca juga: Sosok Penting di Balik Terowongan Hamas Terbesar di Gaza, Mohamed Sinwar, Masuk Daftar Buron IDF

Padahal, sebelumnya AS menentang sejumlah usulan selama penyusunan resolusi.

Setelah tertunda selama berhari-hari, rancangan resolusi terbaru menyerukan "langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan."

Resolusi itu juga mendesak "untuk menciptakan kondisi bagi penghentian konflik yang berkelanjutan."

Namun, resolusi itu tidak menyerukan agar pertempuran diakhiri secepatnya.

Duta Besar Washington untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada wartawan “jika resolusi tersebut diajukan sebagaimana adanya, maka kami dapat mendukungnya.”

Ia membantah rancangan resolusi tersebut telah dipermudah.

“Rancangan resolusi tersebut merupakan resolusi yang sangat kuat dan didukung penuh oleh kelompok Arab,” ujarnya.

Perselisihan diplomatik di markas besar PBB di Manhattan – yang menyebabkan pemungutan suara ditunda beberapa kali minggu ini – terjadi di tengah memburuknya kondisi di Gaza dan meningkatnya jumlah korban jiwa.

“Sepertinya AS telah memanfaatkan sepenuhnya keinginan anggota Dewan lainnya untuk menghindari veto."

"Namun, resolusi yang dihasilkan mulai terlihat sangat lemah di banyak bagian,” kata analis International Crisis Group, Richard Gowan.

Uni Emirat Arab mensponsori resolusi konflik yang telah diubah di beberapa bidang utama untuk menjamin kompromi, menurut versi rancangan yang dilihat oleh AFP.

Resolusi ini menuntut semua pihak “mengizinkan dan memfasilitasi penggunaan semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk penyeberangan perbatasan untuk penyediaan bantuan kemanusiaan.”

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)