Dilema Voting Rancangan Resolusi DK PBB, Dijadwalkan sejak Senin, Tertunda hingga Jumat
Pemungutan suara atau voting rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali membuat dilema.
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Febri Prasetyo
![Dilema Voting Rancangan Resolusi DK PBB, Dijadwalkan sejak Senin, Tertunda hingga Jumat](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/dk-pbb-new-york.jpg)
Negosiasi yang sedang berlangsung sekarang tampaknya bertujuan untuk menemukan bahasa yang lebih cocok bagi Washington.
Baca juga: Korban Tewas Akibat Perang Israel-Hamas Tembus 20.000 Orang Saat DK PBB Tunda Pemungutan Suara
![Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi berbicara pada sesi Segmen Tingkat Tinggi untuk Kepala Negara dan Pemerintahan pada KTT iklim PBB di Dubai pada 1 Desember 2023. Para pemimpin dunia menjadi pusat perhatian pada pembicaraan iklim PBB di Dubai pada 1 Desember, berdasarkan tekanan untuk meningkatkan upaya membatasi pemanasan global ketika konflik Israel-Hamas membayangi pertemuan puncak tersebut.](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/presiden-mesir-abdel-fattah-el-sisi-iui897.jpg)
UEA, yang pada dasarnya merupakan sponsor rancangan resolusi ini, menyetujui hal tersebut.
"Kami yakin, Amerika Serikat menolak hal tersebut," kata UEA.
"Kita memerlukan lebih banyak waktu untuk menegosiasikan hal ini," urai UEA, dilansir Al Jazeera.
Kemudian, UEA mengubah bahasa rancangan resolusi menjadi "penangguhan mendesak" permusuhan, yang memiliki arti kurang permanen dibandingkan "penghentian berkelanjutan".
Setidaknya diyakini bahwa hal itu adalah sesuatu yang mungkin bisa dipilih oleh AS.
Namun, negosiasi masih berlanjut hingga saat ini.
Resolusi dewan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari AS, Prancis, Tiongkok, Inggris, atau Rusia.
Baca juga: Hindari Veto AS, PBB Kembali Tunda Pemungutan Suara untuk Pengiriman Bantuan ke Gaza
![Presiden Palestina Mahmud Abbas memegang plakat yang menunjukkan peta sejarah Palestina (dari kiri ke kanan), rencana pembagian Palestina oleh PBB pada tahun 1947, perbatasan antara wilayah Palestina dan Israel pada tahun 1948-1967, dan peta terkini wilayah Palestina tanpa wilayah Israel dan permukiman yang dicaplok, saat ia menghadiri pertemuan darurat Liga Arab yang membahas proposal penyelesaian konflik Timur Tengah yang ditengahi AS di markas liga di ibu kota Mesir, Kairo, pada 1 Februari 2020.](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/presiden-palestina-mahmud-abbas-87687.jpg)
Awal bulan ini, Washington memveto resolusi dewan beranggotakan 15 orang yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan militan Palestina di Gaza.
Dikutip dari The Guardian, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang kemudian menuntut gencatan senjata pekan lalu dan 153 negara memberikan suara untuk mendukungnya.
Rancangan terbaru yang disiapkan oleh Uni Emirat Arab mengutuk semua tindakan terorisme, dan menyerukan pembebasan semua sandera tanpa syarat.
Amerika Serikat dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.