TRIBUNNEWS.COM -- Partai oposisi di Serbia gagal menggulingkan para pemimpin negeri tersebut saat terjadi protes massal dan kerusuhan pada Minggu (24/12/2023).

Aksi massa yang disebut sebagai Revolusi Warna tersebut menganggap bahwa pemilu yang digelar di Serbia dipenuhi kecurangan.

Dikutip dari Reuters, Partai Progresif Serbia, atau SNS, yang dipimpin Presiden Aleksandar Vucic mengklaim mendapatkan 47 persen suara, menurut penghitungan suara yang hampir final.

Baca juga: Eks Jurnalis yang Vokal ke Pemerintah Kandas jadi Bacapres, Putin Kian Digdaya di Pilpres Rusia

Sementara partai-partai oposisi yang bernaung di bawah bendera Serbia Melawan Kekerasan (SPN) tertinggal jauh dengan perolehan sekitar 23%.

Namun mereka mengklaim adanya kecurangan pemilu yang menguntungkan pemerintah, dan menyerukan protes.

Lalu pasukan oposisi di Serbia menerobos balai kota Beograd di tengah protes massal pada hari Minggu.

Mereka mengklaim pemilu kota baru-baru ini di ibu kota, yang dimenangkan oleh partai yang berkuasa, telah dicurangi.

Merekka berjumlah ribuan dan mendatangi gedung parlemen pada minggu malam. Mereka melemparkan batu dan berusaha memasuki gedung-gedung pemerintah.

Sejumlah aktivis dikabarkan diamankan dalam aksi protes tersebut.

Aksi mereka kemudian berhasil dipatahkan oleh polisi yang membubarkan mereka karena aksinya sudah mulai anarkhis.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari Ke-668, Belanda Kirim Jet F-16 untuk Zelensky

Di sisi lain, Vucic menolak tuduhan tersebut sebagai sebuah “kebohongan,” dan mengklaim bahwa protes tersebut disponsori oleh Barat, yang menginginkan dia dicopot karena hubungannya dengan Rusia dan penolakannya untuk mengabaikan klaim Serbia atas Kosovo.

Rencana Revolusi Diendus Rusia

Kegagalan aksi Revolusi Warna tersebut ternyata ada peran dari pihak Rusia, negara yang selama ini sejalan dengan haluan politik Serbia.

Disebutkan negaranya Vladimir Putin tersebut telah mengendus adanya upaya revolusi yang disebut sebagai Revolusi Warna.

Data-data intelijen Rusia tersebut kemudian diberikan ke pihak Serbia sehingga usaha untuk melengserkan penguasa tersebut bisa digagalkan.

Perdana Menteri Serbia Ana Brnabiс mengakui dinas keamanan Rusia, yang memberi tahu Beograd tentang rencana kerusuhan di ibu kota.

Demonstran pro-Barat berusaha masuk ke gedung-gedung pemerintah di Beograd pada Minggu malam.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic pun mengucapkan terima kasih pada Rusia.

Pada awalnya Vucic tak menyebutkan Rusia sebagai pihak yang berjasa. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada “dinas asing” yang tidak disebutkan namanya karena telah memberi tahu dinas keamanannya “tahu persis apa yang sedang dipersiapkan para preman,”.

“Saya merasa penting, terutama malam ini, untuk membela Serbia dan berterima kasih kepada dinas keamanan Rusia yang memiliki informasi tersebut dan membagikannya kepada kami,” kata Brnabic kepada TV Pink pada Minggu malam.

“Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan hal ini mungkin tidak akan populer di kalangan negara-negara Barat,” kata sang perdana menteri.

Ia juga menambahkan, “Ketika kami membagikan informasi tersebut kepada orang lain, mereka berkata: 'Itu adalah disinformasi Rusia, itu menyebarkan berita palsu.'”

Fakta-fakta Revolusi Warna yang Gagal :

Terpusat di Beograd

Ibukota Serbia yaitu Kota Beograd adalah kota yang vital bagi negara itu. Kota ini menjadi rumah bagi sekitar seperempat populasi negara Balkan yang berjumlah lebih dari 6,6 juta jiwa. Kantor walikota dipandang sebagai salah satu yang terpenting di Serbia.

Anggota dewan kota, yang memilih walikota, dipilih pada tanggal 17 Desember – hari yang sama dengan pemilihan nasional dan beberapa pemungutan suara kota diadakan.

Partai Progresif Serbia (SNS) yang dipimpin Presiden Aleksandar Vucic memenangkan kursi terbanyak di Majelis Kota Beograd. Aliansi oposisi Serbia Melawan Kekerasan (SPN) mengklaim hasil tersebut dicapai melalui penipuan pemilih.

Awal Aksi Oposisi

Seminggu setelah pemilu, pihak oposisi melancarkan beberapa aksi unjuk rasa di Beograd, beberapa di antaranya diwarnai dengan kekerasan.

Blok pro-Barat menderita kekalahan besar dalam pemilu Serbia
Baca selengkapnya Blok pro-Barat menderita kekalahan besar dalam pemilu Serbia

Selama demonstrasi di depan Komisi Pemilihan Umum Partai Republik Senin lalu, ahli statistik terkemuka Serbia Milorad Kovacevic dan beberapa rekannya dilaporkan diserang oleh para aktivis. Polisi menyita beberapa pisau dan pemukul dari pengunjuk rasa, kata media lokal.

Menentang Hasil Pemilu

Komisi Pemilihan Umum mengecam kekerasan tersebut dan mengklaim unjuk rasa tersebut merupakan upaya untuk mengganggu kegiatannya. Ketua komisi tersebut, Vladimir Dimitrijevic, menyatakan harapannya bahwa insiden tersebut hanya terjadi satu kali dan upaya apa pun di masa depan untuk menentang hasil pemilu akan tetap sah.

Badan tersebut menyelidiki klaim oposisi bahwa ‘pemilih hantu’ telah diizinkan untuk memberikan suara di Beograd, namun melaporkan pada hari Minggu bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa pemilu tersebut telah “dicuri.”

Aksi jelang Natal

Pada Minggu malam, atau menjelang Natal 2023, ratusan demonstran pro-oposisi berkumpul di pusat kota Beograd setelah digalang oleh SPN.

Pemimpin oposisi Marinika Tepic, yang menyatakan mogok makan Senin lalu dan mengaku hidup dengan infus, dilarang memasuki gedung Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, panggung improvisasi didirikan di dekat kediaman presiden, dengan pembicara dan artis yang memukau penonton.

Sore harinya, beberapa aktivis menyerbu balai kota, mengklaim bahwa mereka berusaha “membebaskan institusi tersebut.” Polisi turun tangan dan mengusir mereka.

Aleksandar Sapic, kepala pemerintahan sementara kota, membagikan gambar kerusakan yang disebabkan oleh para perusuh di gedung bersejarah tersebut, dan menyebutnya “tidak dapat diperbaiki.”

Ia menyatakan bahwa Serbia harus dilindungi dari penggunaan kekerasan untuk keuntungan politik. Dia menggunakan istilah “Maidanisasi” yang mengacu pada kudeta bersenjata tahun 2014 di Kiev, yang memicu permusuhan antara Rusia dan Ukraina saat ini.

'Revolusi warna'

Presiden Vucic mengecam kerusuhan tersebut, menyebutnya sebagai upaya “revolusi warna” dan mengklaim bahwa negara asing telah memperingatkan pemerintahnya tentang ancaman tersebut sebelumnya. Perdana Menteri Ana Brnabiс berterima kasih kepada badan khusus Rusia yang telah memberikan informasi intelijen ke Beograd.

Istilah 'revolusi warna' sering digunakan pada pemberontakan massal yang dilakukan oleh kekuatan politik pro-demokrasi pada tahun 1990-an dan 2000-an, termasuk di Yugoslavia pada tahun 2000. Rusia dan beberapa negara lain menganggap gelombang tersebut didalangi oleh Barat untuk mencapai tujuan geopolitiknya. , dan dilaksanakan melalui LSM, media, dan pihak-pihak yang didanai oleh AS dan sekutunya.

Pemerintahan Vucic dihadapkan pada dilema di tengah konfrontasi yang terjadi saat ini antara Rusia dan Barat. Mereka sedang mencari keanggotaan UE untuk Serbia, yang memerlukan penyesuaian kembali kebijakan luar negeri Beograd dengan kebijakan Brussel. Namun, Vucic menolak seruan Barat untuk memutuskan hubungan dengan Rusia dan bergabung dengan kampanye sanksi yang dipimpin AS terhadap Moskow.

Menanggapi kekacauan di Beograd, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengklaim bahwa ini adalah “upaya yang jelas dari pihak Barat untuk mengacaukan situasi di negara tersebut melalui ‘kudeta Maidan’,” menurut RIA Novosti. (Reuters/Reia Novosti/Russia Today/Radio Free Europe)