TRIBUNNEWS.COM - Jepang bersikap hati-hati di tengah perang antara Israel dan Hamas.

Awalnya Jepang mengutuk serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu.

Namun, Jepang menahan diri untuk tidak melabeli Hamas sebagai organisasi teroris seperti Amerika dan negara-negara Barat lainnya.

Selain itu, Jepang tidak mengikat dirinya dalam komunike bersama pada tanggal 9 Oktober, yang dengan tegas mengutuk Hamas serta tindakannya.

Komunike itu ditandatangani oleh Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman dan Italia.

"Tokyo bukan pro-Israel seperti negara-negara Barat," lapor surat kabar harian bisnis Nikkei.

Baca juga: Jepang Kembali Jatuhkan Sanksi Terhadap Tiga Anggota Senior Hamas

Sejak tanggal 7 Oktober, posisi Jepang telah berkembang secara terukur, menurut penulis buku sekaligus pakar dari Le Monde, Philippe Pons.

Berbeda dengan para pemimpin G7 lainnya, Perdana Menteri Fumio Kishida tidak melakukan perjalanan ke Israel untuk menjanjikan dukungan negaranya terhadap negara Yahudi tersebut.

Namun, menteri luar negerinya, Yoko Kamikawa, akhirnya menyebut serangan Hamas sebagai "serangan teroris".

Kamikawa mengunjungi Israel pada 2 November untuk memohon deeskalasi dan menyerukan gencatan senjata kemanusiaan, dan kemudian mengadakan pembicaraan di Yordania.

Dialog dengan Iran

Sikap Jepang yang berhati-hati dalam perang Israel-Hamas kontras dengan keinginan Jepang untuk bergabung dengan kubu Barat sejak dimulainya agresi Rusia di Ukraina, menurut Pons.

Meskipun perang ini memungkinkan Jepang untuk tampil sebagai sekutu di kubu Barat melawan Rusia dan China, dalam kasus konflik antara Israel dan Hamas, Jepang masih tertinggal satu langkah di belakang Amerika.

Saat rapat Dewan Keamanan PBB pada tanggal 18 Oktober, Jepang, seperti Prancis, memberikan suara mendukung gencatan senjata untuk memungkinkan akses yang cepat, aman dan tanpa hambatan ke badan-badan kemanusiaan PBB.