"Tidak dapat dihindari bahwa pemerintah nasional dan prefektur akan memasuki pertempuran pengadilan baru," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (26/11/2021).

Gubernur Tamaki bersikeras pada aplikasi perubahan desain bahwa "tidak ada penyelidikan poin terpenting mengenai stabilitas tanah."

Tidak ada cukup pertimbangan untuk pencegahan bencana.

"Mengenai pekerjaan perbaikan tanah, kami belum melakukan tes yang diperlukan dan tidak ada penjelasan rasional. Kami belum memeriksa pencegahan bencana secara memadai," ujarnya.

Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan belum maksimal.

Mengenai dampak pekerjaan perbaikan tanah terhadap lingkungan, dia mengatakan bahwa "informasi belum dikumpulkan dengan benar" dan menunjukkan bahwa tindakan pelestarian lingkungan tidak memadai.

Ditunjukkan bahwa ketidaksetujuan akan memperpanjang periode relokasi dan menunda penghapusan bahaya di Futenma.

"Penghapusan bahaya sesegera mungkin adalah tidak menggunakan pangkalan," ujarnya.

Gubernur mengumumkan bahwa dia tidak akan menyetujui perubahan desain saat ini, dan ada keinginan untuk menetapkan pro dan kontra dari relokasi Henoko sebagai masalah dalam pemilihan mengingat pemilihan Wali Kota Nago dan pemilihan Gubernur akan dilakukan tahun depan.

Berapa lama situasi di mana "Henoko" digunakan sebagai alat perselisihan politik oleh pemerintah prefektur akan berlanjut?

Biro Pertahanan Okinawa mengajukan perubahan desain ke prefektur pada April 2020 untuk meningkatkan tanah lunak yang ditemukan di daerah pesisir Henoko.

Karena perpanjangan masa konstruksi sebagai pekerjaan perbaikan tanah, kembalinya Stasiun Udara Futenma diperkirakan akan tertunda pada tahun 1930-an.

Prefektur menunjukkan kesulitan atas perpanjangan pekerjaan perbaikan tanah.

"Jika relokasi Henoko diblokir, itu tidak membuka prospek untuk pemindahan Stasiun Udara Futenma," ungkap sumber Tribunnews.