Meski demikian, keduanya sepakat untuk menghindari kekerasan dan ketegangan.

Kedua negara tersebut terlibat dalam perebutan perbatasan yang berkepanjangan mengenai wilayah Essequibo yang kaya minyak.

Wilayah Essequibo seluas 160.000 km persegi (62.000 mil persegi) umumnya diakui sebagai bagian dari Guyana, namun dalam beberapa tahun terakhir Venezuela telah menghidupkan kembali klaimnya atas wilayah tersebut dan wilayah lepas pantai setelah penemuan minyak dan gas dalam jumlah besar.

Setelah referendum nasional pada awal bulan Desember, Caracas mengklaim “Guayana Esequiba,” sebuah wilayah yang sebagian besar berhutan dan kaya akan sumber daya mineral yang menurut Venezuela telah dimilikinya selama lebih dari satu abad.

Guyana telah melakukan protes, dengan menyatakan bahwa wilayah tersebut mencakup dua pertiga wilayahnya yang diakui secara internasional, dan meminta bantuan komunitas internasional.

Brazil dan beberapa negara Karibia telah menawarkan untuk menengahi perselisihan tersebut, sehingga Maduro dan Presiden Guyana Irfaan Ali menandatangani Deklarasi Argyle pada tanggal 14 Desember, pada pertemuan di St. Vincent.

Empat hari kemudian, Wakil Menteri Inggris untuk Amerika David Rutley mengunjungi Georgetown dan menjanjikan “dukungan tegas” kepada Guyana, dan bersumpah untuk “memastikan integritas wilayah Guyana ditegakkan.”

Vincent dan Perdana Menteri Grenadines Ralph Gonsalves, yang berperan sebagai mediator dalam perselisihan tersebut, mengatakan kepada pulau tersebut melalui radio pada hari Kamis bahwa dia telah membaca pernyataan Venezuela “dengan sangat hati-hati,” dan menggambarkannya sebagai “tegas tapi tidak terlalu suka berperang.”

Gonsalves mengatakan dia telah menghubungi Georgetown dan Caracas, dan menerima jaminan dari keduanya mengenai “komitmen mereka terhadap perdamaian dan dialog yang berkelanjutan.” (Reuters/Guardian)