TRIBUNNEWS.COM -- Bukannya bikin damai malah membuat semakin ricuh, Pemerintah Irak akan menutup misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat di negara.

Kantor PM Irak Mohammed Shia al-Sudani pada hari Jumat (5/1/2024) menyebutkan saat ini pihaknya sedang membentuk komite penutupan koalisi.

Keberadaan pasukan koalisi pimpinan 'Paman Sam' di Irak dianggap justru membuat kisruh di dalam negeri itu.

Baca juga: Jadwal Ujicoba Timnas Indonesia, Bukan Main Tantang Iran Tapi Tak Gentar Bekal Lawan Argentina

Terakhir, AS melakukan serangan terhadap milisi di Baghdad dan menewaskan salah satu pemimpinnya.

Tindakan tersebut memicu kemarahan di antara kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran dan menuntut pemerintah mengakhiri kehadiran koalisi di Irak.

“Pemerintah sedang menetapkan tanggal dimulainya komite bilateral yang akan mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di Irak secara permanen,” demikian pernyataan dari kantor perdana menteri dilaporkan oleh Al Arabiya.

Komite tersebut akan mencakup perwakilan koalisi militer, kata seorang pejabat pemerintah.

Pentagon melaporkan, militer AS melancarkan serangan pada hari Kamis sebagai pembalasan terhadap serangan baru-baru ini terhadap personel AS.

Polisi Irak dan sumber keamanan mengatakan mereka tidak memiliki rincian lebih lanjut tentang siapa yang mungkin melakukan serangan tersebut, sambil menunggu penyelidikan pemerintah.

Sebuah serangan udara di tengah kota Baghdad, Irak, Kamis (4/1/2024) membunuh seorang pemimpin milisi pro-Iran.

Baca juga: Bendera Merah Telah Dikibarkan di Masjid Jamkaran, Iran Dipastikan Beri Pembalasan yang Mematikan

Kelompok milisi Popular Mobilization Force (PMF) mengonfirmasi bahwa wakil kepala operasi di Baghdad, Mushtaq Talib Al-Saidi alias Abu Taqwa terbunuh dalam serangan tersebut.

PMF menyatakan bahwa Abu Taqwa terbunuh oleh "agresi brutal Amerika."

Namun, sejuah ini, belum diketahui pelaku serangan udara itu dan belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab.

PMF sendiri adalah koalisi milisi yang secara resmi menempati posisi di rantai komando militer Irak.

Serangan udara ini diluncurkan di tengah memanasnya tensi regional seputar serangan Israel dan Jalur Gaza.

Perang Israel-Gaza semakin memanas usai Israel membunuh pimpinan Hamas, Salih Al-Aruri di Beirut, Lebanon pada Selasa (2/1) lalu.

Di lain sisi, serangan ini juga bertepatan dengan tekanan yang menguat dari pemerintah Irak agar pasukan koalisi pimpinan AS segera angkat kaki dari negara itu.

Amerika Serikat memiliki 900 tentara di Suriah dan 2.500 tentara di Irak dalam misi yang dikatakan bertujuan untuk memberi nasihat dan membantu pasukan lokal yang berusaha mencegah kebangkitan ISIS, yang pada tahun 2014 menguasai sebagian besar wilayah kedua negara sebelum dikalahkan.

Kelompok milisi yang bersekutu dengan Iran di Irak dan Suriah menentang kampanye Israel di Jalur Gaza dan menganggap AS ikut bertanggung jawab.

PM Al-Sudani sendiri memiliki kendali terbatas atas beberapa faksi yang didukung Iran, yang dukungannya diperlukan untuk memenangkan kekuasaan setahun yang lalu dan kini membentuk blok yang kuat dalam koalisi pemerintahannya.

“Kami menekankan posisi tegas kami dalam mengakhiri keberadaan koalisi internasional setelah pembenaran keberadaannya berakhir,” kata al-Sudani seperti dikutip dalam pernyataan tersebut.

ISIS mengaku bertanggung jawab pada hari Kamis atas dua ledakan di Iran yang menewaskan hampir 100 orang dan melukai banyak orang di peringatan komandan tertinggi Qassem Soleimani.