Prancis Menuju Perombakan Pemerintahan, Presiden Emmanuel Macron Dapat Memilih Perdana Menteri Baru

TRIBUNNEWS.COM- Perancis menuju perombakan pemerintahan, Presiden Emmanuel Macron dapat memilih Perdana Menteri baru.

Macron berencana menunjuk perdana menteri baru dalam perombakan pemerintahan Perancis.

Presiden Perancis Emmanuel Macron dapat memilih perdana menteri baru secepatnya pada hari Senin, ketika ia mencari tampilan baru untuk pemerintahan yang banyak dikritik.

Posisi Perdana Menteri Elisabeth Borne berada dalam posisi lemah sejak rancangan undang-undang imigrasi yang diajukan Macron ditolak di parlemen bulan lalu. Perjanjian tersebut akhirnya disahkan dengan banyak perubahan kontroversial yang dilakukan oleh oposisi kanan-tengah.

Macron, yang juga menghadapi tantangan yang semakin besar dari Partai Nasional sayap kanan Marine Le Pen, bertemu dengan Borne pada Minggu malam.

Kantornya mengatakan diskusi tersebut berpusat pada banjir di Perancis utara dan ancaman pembekuan di seluruh negeri, namun para pengamat mengatakan mereka mungkin membahas perombakan kabinet yang sudah diperkirakan secara luas.

Francois Bayrou, seorang pemimpin berhaluan tengah yang dukungan awalnya terhadap Macron adalah kunci keberhasilan awal pemilu tahun 2017, mengatakan kepada televisi BFM bahwa perubahan diperlukan dalam susunan pemerintahan.

Di bawah sistem Perancis, presiden menetapkan kebijakan umum, namun perdana menteri bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan sehari-hari, yang berarti mereka sering kali menanggung akibatnya ketika suatu pemerintahan mengalami turbulensi.

Berkonsultasi dengan Tokoh-tokoh Penting

Dalam 20 bulan masa jabatannya sebagai perdana menteri, Borne yang berusia 62 tahun – perempuan kepala pemerintahan kedua di Prancis – telah mendorong reformasi penting mengenai pensiun dan imigrasi melalui sekitar 30 undang-undang baru dan telah mengatasi keraguan sebelumnya tentang masa depannya.

Namun Macron selama seminggu terakhir telah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh penting termasuk Bayrou, Menteri Keuangan Bruno Le Maire, dan mantan perdana menteri Edouard Philippe mengenai penyegaran kembali pemerintahan.

Namun tampaknya belum ada keputusan akhir yang diambil sebelum pertemuan dengan Borne.

Seorang penasihat dekat Macron mengatakan presiden sedang menyelesaikan pilihannya dan segala sesuatunya akan berjalan pada awal minggu ini, mungkin dengan perdana menteri baru pada hari Senin.

"Macron sedang terburu-buru", tambah penasihat kedua.

Namun rekan presiden lainnya berkomentar: "Segala sesuatu mungkin terjadi, termasuk tidak melakukan apa pun." Itu berarti Borne masih bisa mempertahankan pekerjaannya.

Jika dia digantikan, dua kandidat utama adalah Sebastien Lecornu, menteri angkatan bersenjata berusia 37 tahun, dan Julien Denormandie, mantan menteri pertanian berusia 43 tahun yang telah dekat dengan Macron selama satu dekade.

Memilih di antara keduanya berisiko memperburuk ketegangan dalam gerakan Macron. Denormandie telah bersama Macron sejak awal kampanye kepresidenannya. Lecornu kemudian melompat dari partai Partai Republik yang berhaluan kanan-tengah.

Partai politik Macron tidak memiliki mayoritas di parlemen dan sudah terpecah oleh ketidaksepakatan mengenai undang-undang imigrasi, yang semakin diperketat sebagai syarat untuk menerima dukungan yang diperlukan dari Partai Republik.

Bergerak terlalu cepat?

Sekitar 200 intelektual, aktor, dan pemimpin serikat pekerja Perancis mengeluarkan seruan pada hari Minggu untuk memprotes undang-undang tersebut pada tanggal 21 Januari, dengan mengatakan bahwa hal tersebut mewakili “perubahan yang berbahaya bagi Republik.”

Denormamandie hampir mendirikan perusahaan rintisan bersama Macron pada tahun 2014 sebelum menjadi wakil kepala stafnya ketika Macron menjadi Menteri Ekonomi di bawah Presiden Francois Hollande. Denormandie telah bekerja di sektor swasta sejak tahun 2022.

Lecornu bergabung dengan Macron pada tahun 2017, dan mengikuti jejak dua perdana menteri sebelumnya – Philippe dan Jean Castex – yang juga membelot dari Partai Republik.

Lecornu telah menjadi penasihat dekat Macron, yang telah menggunakan pengalamannya di pemerintahan lokal dan regional. Namun, salah satu penasihat dekatnya memperingatkan bahwa "kita mungkin bergerak terlalu cepat untuk mengutuk" Borne.

Menuju Perombakan Pemerintahan

Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang menuju perombakan pemerintahan, yang ciri-cirinya kemungkinan akan mulai terlihat pada hari Senin dengan terpilihnya perdana menteri baru, pada saat pemerintahannya sedang banyak dikritik.

Seorang penasihat berpengaruh mengatakan: “Segala sesuatunya akan berubah pada awal minggu ini, kemungkinan besar dengan perdana menteri baru pada hari Senin.”

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Macron telah melakukan reformasi yang tidak populer, seperti masalah dana pensiun, atau undang-undang imigrasi kontroversial yang telah memecah belah kubu Macron.

Sementara itu, Macron menghadapi kebangkitan partai sayap kanan National Rally, yang memimpin jajak pendapat untuk pemilu Eropa pada Juni 2024. Pemimpin National Rally Marine Le Pen berada di posisi kedua dalam pemilu presiden tahun 2017 dan 2022 di belakang Macron.

Macron menerima Perdana Menteri Elisabeth Bourne pada Minggu malam untuk membahas masalah-masalah penting, menurut Elysee.
Kantornya mengatakan bahwa diskusi tersebut terfokus pada banjir di Prancis utara dan gelombang dingin yang diantisipasi negara tersebut, namun para pengamat berpendapat bahwa mereka telah membahas perombakan menteri yang diperkirakan akan terjadi.

Seseorang yang dekat dengan Macron berkata, "Segalanya mungkin... termasuk 'tidak ada'," pada saat Presiden Prancis pekan lalu mengadakan konsultasi ekstensif dengan Menteri Ekonomi Bruno Le Maire, mantan Perdana Menteri Edouard Philippe, dan politisi François Bayrou.

Bayrou, politisi sentris yang dukungannya terhadap Macron menjadi kunci dalam pemilu 2017, mengatakan kepada BFM TV bahwa “perubahan diperlukan” dalam komposisi pemerintahan.

Di bawah sistem Perancis, presiden menetapkan kebijakan publik, namun perdana menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari, yang berarti ia sering kali menanggung akibatnya ketika pemerintahan menghadapi turbulensi.

(Sumber: AFP, Sky News Arabia)