TRIBUNNEWS.COM - Djibouti menolak memasang peluncur rudal anti-Yaman di Laut Merah, kata Perdana Menteri Djibouti Abdul-Qadir Kamil Muhammad.

Dalam wawancara dengan BBC Somali, Perdana Menteri Djibouti mengatakan AS diizinkan mengerahkan sistem pertahanan udara MIM-104 Patriot di wilayahnya untuk melindungi instalasi militer Amerika di negara tersebut dari serangan Yaman.

Namun, AS tidak diberi keleluasaan untuk menggunakan Djibouti sebagai basis perang melawan Yaman.

Hal ini terjadi setelah negara yang terletak di Afrika Timur ini mengumumkan keberatannya untuk ikut serta dalam Operation Prosperity Guardian atau Operasi Penjaga Kemakmuran yang dibentuk AS di Laut Merah.

Operasi itu bertujuan menggagalkan operasi Yaman terhadap kapal-kapal terkait Israel yang transit di rute maritim penting tersebut.

Menteri Luar Negeri Djibouti Mahmoud Ali Youssouf menegaskan bahwa negaranya tidak mengutuk serangan Houthi di Laut Merah dan Bab al-Mandab.

Ia menganggapnya sebagai "bantuan yang sah bagi Palestina."

Youssouf menyatakan Djibouti enggan berpartisipasi dalam aliansi tersebut meski penangguhan perdagangan maritim di Bab al-Mandab berpotensi merugikan perekonomian Djibouti.

Ia menekankan bahwa perdagangan maritim merupakan bagian penting dari pendapatan nasional Djibouti, dan jika Bab al-Mandab ditutup, perekonomian akan runtuh.

Youssouf menyimpulkan dengan mengatakan:

"Jika Palestina tidak mendapatkan bantuan di tempat lain, semoga Tuhan memberkati bantuan yang diberikan oleh warga Yaman."

Baca juga: AS dan Inggris Lancarkan Serangan ke Kota-kota Yaman, Gunakan Pesawat Tempur dan Rudal Tomahawk

Yaman mengecam resolusi DK PBB sebagai ‘permainan politik’

Dilaporkan sebelumnya, Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 2722 yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Resolusi 2722 mendesak Angkatan Bersenjata Yaman untuk menghentikan aktivitas mereka di Laut Merah, menurut koresponden Sputnik pada hari Rabu (10/1/2024).

Resolusi tersebut menuntut agar Houthi segera menghentikan semua serangan yang menghambat perdagangan global dan melemahkan hak dan kebebasan navigasi serta perdamaian dan keamanan regional, dan selanjutnya menuntut agar Houthi segera melepaskan Pemimpin Galaxy dan awaknya, menurut resolusi tersebut.