TRIBUNNEWS.com - Israel dilaporkan oleh Afrika Selatan atas genosida yang terjadi di Gaza sejak eskalasi militer meningkat pada 7 Oktober 2023.

Pada Kamis (11/1/2024), sidang perdana kasus genosida oleh Israel digelar di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda.

Di hari yang sama, Israel menuding Afrika Selatan sebagai "tangan hukum" Hamas.

Tudingan ini dilayangkan buntut Israel tak terima disebut telah melakukan genosida di Gaza.

Dikutip dari AFP, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Haiat, menggambarkan sikap Afrika Selatan pada Israel atas apa yang terjadi di Gaza sebagai "salah satu pertunjukan kemunafikan terbesar dalam sejarah."

Selain Haiat, pemimpin oposisi Yair Lapid dan politisi Israel dari berbagai spektrum politik melontarkan kritikan terhadap sidang di ICJ.

Dalam sebuah pernyataan video, Lapid mengatakan bahwa dalam sidang ICJ yang digelar pada Kamis, bukanlah Israel yang diadili, melainkan integritas komunitas internasional.

Menurutnya, bombardir Israel ke Gaza adalah bentuk pertahanan diri dari serangan Hamas.

"Bukan Israel yang diadili hari ini (Kamis), tapi integritas komunitas internasional."

"Jika suatu negara yang melindungi dirinya dari serangan teroris yang kejam dan mematikan dapat diadili karena genosida, maka konvensi genosida telah menjadi hadiah bagi terorisme dan anti-semitisme," kata dia, dikutip dari The Times of Israel.

Merujuk pada serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023, Lapid justru mengklaim bahwa seharusnya yang diadili adalah Hamas yang disebutnya sebagai pembunuh.

Baca juga: NIS: Korea Utara Pasok Senjata untuk Hamas, Kirim Roket Berdaya Ledak Tinggi untuk Lawan Israel

"Bukannya para pembunuh diadili, dunia (justru) menghakimi mereka yang terbunuh," ucap Lapid.

Kritikan juga datang dari Menteri Perekonomian Israel, Nir Barkat.

Setelah pertemuan dengan Wakil Kanselir Jerman, Robert Habak, di Yerusalem, Barkat mengeluarkan pernyataan soal sidang ICJ atas laporan Afrika Selatan.

Ia bahkan menyebut ICJ munafik karena mengadili kasus genosida Israel di Gaza, sebagai tanggapan laporan dari Afrika Selatan.

Padahal, menurutnya, ICJ seharusnya lebih dulu memproses Hamas secara hukum.

“Alih-alih memulai proses hukum terhadap Hamas, pengadilan munafik di Den Haag malah menuntut Israel dengan tuduhan palsu, rekayasa, dan plot pencemaran nama baik anti-semitisme," kata Barkat.

“Anti-Israelisme adalah anti-semitisme baru,” tuduhnya.

Ia juga menambahkan, dalam serangan di Gaza, Israel berusaha lebih keras dibandingkan negara lain untuk meminimalkan korban sipil “dan pengadilan di Den Haag menyudutkan kita (Israel). Itu adalah lingkaran kemunafikan.”

Kemudian, ada mantan perdana menteri Israel, Naftali Bennett, yang menyebut sidang kasus genosida di Gaza sebagai “urusan Dreyfus abad ke-21."

Kritiknya itu merujuk pada penuntutan anti-semit yang terkenal terhadap seorang perwira Yahudi di Prancis lebih dari 100 tahun yang lalu.

Baca juga: Eks Kepala Mossad: Netanyahu Gagal Kalahkan Hamas, IDF Harus Pergi dari Gaza Sebelum Terpuruk

“Ini adalah wujud yang memalukan dari kemunafikan dan anti-semitisme yang terang-terangan," ucapnya.

Kritik juga datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir.

Ia menyinggung tragedi Holocaust oleh Nazi Jerman saat menyampaikan kritik terhadap sidang kasus genosida oleh Israel.

Menurutnya, serangan Hamas terhadap Israel sama seperti tragedi tersebut.

“Tujuh puluh delapan tahun setelah Holocaust yang mengerikan menimpa kita (kaum Yahudi) oleh Nazi Jerman, dan tiga bulan setelah Nazi dari Gaza (Hamas) menambah pembantaian tersebut, dunia ikut serta dan menyebarkan fitnah berdarah terhadap Israel," tutur Gvir.

“Belum pernah ada begitu banyak penjahat yang mengambil bagian dalam kebohongan keji seperti ini,” pungkasnya.

Diketahui, dalam sidang perdana di ICJ, Jaksa mengutip pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Isaac Herzog, dan para menteri Israel sebagai bukti niat genosida.

Israel akan membela diri terhadap tuduhan tersebut pada Jumat (12/1/2024).

Netanyahu: Israel Tak Ingin Mengusir Warga Gaza

Benjamin Netanyahu kembali memperjelas keinginannya untuk memberantas Hamas.

Dalam pidatonya Rabu (10/1/2024) malam, Netanyahu mengatakan Israel "tidak berniat menduduki Gaza secara permanen atau menggusur penduduk sipilnya."

Ia juga secara tegas menolak seruan para menteri sayap kanan yang mengusulkan pembangunan kembali pemukiman Israel di Gaza dan mendorong emigrasi warga Palestina.

"Saya ingin memperjelas beberapa poin," kata Netanyahu dalam video berbahasa Inggris yang dimunculkan pada malam Mahkamah Internasional di Den Haag mendengarkan kasus berat yang menuduh Israel melakukan Genosida di Gaza, dikutip dari The Times of Israel.

"Israel tidak berniat menduduki Gaza secara permanen atau menggusur penduduk sipilnya."

Baca juga: Masuk Perangkap, 6 Tentara Israel Tewas dalam Ledakan di Terowongan Jebakan di Gaza

"Israel memerangi Hamas, bukan warga Palestina, dan kami melakukannya dengan sepenuhnya mematuhi hukum internasional," imbuhnya.

Netanyahu melanjutkan, fokus Israel sebenarnya adalah untuk menumpas Hamas dan membebaskan warga Israel yang disandera.

Menurutnya, apabila tujuan Israel itu terwujud, maka akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina.

"Ketika hal ini tercapai, Gaza dapat didemiliterisasi dan dideradikalisasi, sehingga menciptakan kemungkinan masa depan yang lebih baik bagi Israel dan Palestina," ucap Netanyahu.

AS Desak Israel Tarik IDF dari Gaza

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, mengatakan pada Netanyahu agar menarik pasukan IDF dari Gaza untuk menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil di wilayah kantong itu.

"Menteri (Blinken) menegaskan kembali dukungan kami terhadap hak Israel untuk mencegah terulangnya serangan 7 Oktober."

"Ia juga menekankan pentingnya menghindari kerugian sipil lebih lanjut dan melindungi infrastruktur sipil di Gaza," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, dalam sebuah pernyataan usai Blinken bertemu Netanyahu di Tel Aviv, Selasa (9/1/2024).

Tampaknya, ini adalah pertama kalinya Biden meminta Israel untuk menargetkan infrastruktur sipil, selain warga sipil itu sendiri, karena kehancuran di Gaza terus meningkat.

Dalam konferensi pers Selasa malam, Blinken mengatakan jumlah korban jiwa di Gaza, terutama anak-anak, "terlalu tinggi."

Ia juga meminta Israel untuk mendukung upaya PBB merehabilitasi Jalur Gaza.

Selain Netanyahu, Blinken juga bertemu dengan seluruh kabinet perang Israel.

Blinken dan Netanyahu membahas "upaya berkelanjutan untuk menjamin pembebasan semua sandera yang tersisa dan pentingnya meningkatkan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil di Gaza," menurut Miller.

Sementara itu, Kantor Netanyahu tidak mengeluarkan pernyataan soal pertemuan sang PM dengan Blinken di Tel Aviv.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)