Israel Siapkan Anggaran Rp 234,7 Triliun untuk Belanja Perang, Total Pengeluaran 2024 akan Tembus Rp 2,4 Kuadriliun

TRIBUNNEWS.COM- Israel Meloloskan anggaran untuk menambahkan $15 Miliar (Rp 234,7 Triliun) untuk Belanja Perang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah dikritik oleh anggota pemerintah Israel karena menggunakan anggaran negara untuk keuntungan politik pribadinya.

Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui revisi anggaran negara untuk tahun 2024 yang telah membuat bingung para investor yang khawatir tentang jalur fiskal negara Israel di tengah perang melawan perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas.

Berdasarkan anggaran baru, total pengeluaran pada tahun 2024 akan mencapai 582 miliar shekel (Rp 2,4 Kuadriliun).

Anggaran yang disetujui Israel akan mencakup lebih banyak dana untuk pertahanan dan memberikan kompensasi kepada mereka yang terkena dampak perang.

Hal ini juga mencakup alokasi yang lebih tinggi untuk layanan kesehatan, kepolisian, kesejahteraan, dan pendidikan.

Baca juga: Israel Menolak Semua Usulan Negara-negara Arab untuk Mengakhiri Perang Gaza Kata PM Qatar, Al-Thani

Peningkatan sebesar 70 miliar ($18,5 miliar) dari anggaran awal akan lebih tinggi jika bukan karena pengurangan anggaran di tempat lain sebesar 20 miliar shekel ($5,2 miliar).

“Kami mengubah prioritas sehingga setiap pasukan cadangan dan setiap pejuang serta keluarganya mengetahui bahwa ada pemerintah yang mendukungnya dan sepenuhnya menjaganya,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich setelah pemungutan suara.

Kementerian Keuangan memperkirakan defisit anggaran sebesar 6,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini, yang akan dijembatani pemerintah melalui pinjaman.

Outlet berita keuangan Bloomberg melaporkan bahwa bank sentral Israel “telah memperingatkan respons fiskal pemerintah terhadap perang yang dimulai lebih dari tiga bulan lalu berisiko menimbulkan reaksi negatif dari investor.”

Baca juga: Warga Israel Tak Sudi Pulang, Bocor di Markas Komando IDF Niat Netanyahu Lawan Hamas hingga 2025

Laporan tersebut memperingatkan bahwa peningkatan belanja perang dapat menyebabkan “peningkatan imbal hasil obligasi dan devaluasi mata uang, serta menghambat pertumbuhan ekonomi di masa depan.”

Persetujuan anggaran Israel terjadi setelah banyak perdebatan yang menunda pemungutan suara oleh para menteri yang tidak puas dengan anggaran pemotongan yang dimaksudkan untuk mengimbangi pengeluaran perang ekstra. Beberapa rencana pemotongan anggaran untuk sektor kesehatan dan keamanan dalam negeri dibatalkan untuk memastikan lolosnya anggaran.

Pemimpin Partai Persatuan Nasional Benny Gantz, saingan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memberikan suara menentang anggaran tersebut dalam sesi perdebatan sengit.

Gantz menyuarakan ketidaksukaannya atas apa yang dikenal sebagai "dana koalisi" yang tidak dikurangi lagi, dan menyatakan bahwa masih ada waktu untuk menunjukkan "tanggung jawab nasional" sebelum anggaran tersebut disetujui oleh parlemen.

Baca juga: Yordania Pilih Damai dengan Israel Ketimbang Perang Berlanjut di Gaza, Trauma Tragedi Nakba?

Kritikus terhadap Netanyahu mengklaim bahwa dia telah menggunakan dana koalisi untuk meningkatkan dukungan di kalangan ultra-ortodoks dan pemukim Israel demi keuntungan politiknya sendiri. Netanyahu bergantung pada pemimpin pemukim agama Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich untuk mempertahankan koalisi pemerintahannya.

Perdana Menteri Israel bersikeras untuk memberikan dana negara kepada komunitas Yahudi ultra-ortodoks Israel meskipun ada kesulitan ekonomi yang timbul akibat perang.

Hal ini merupakan tindakan yang kontroversial karena sebagian besar anggota komunitas ini biasanya tidak bertugas di tentara Israel dan dipandang tidak membantu upaya perang yang sedang berlangsung di Gaza.

Perang Israel di Gaza kini telah menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, dan mengancam seperempat penduduk wilayah Gaza yang terkepung itu dengan ancaman kelaparan, menurut PBB.

(Sumber: The Cradle)