Pola jual beli senjata ‘lewat broker’ kerap terjadi

Peneliti pertahanan dan intelijen Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diandra Megaputri Mengko menilai, pola perdagangan komponen senjata seperti yang diungkapkan dalam laporan AS itu bukan hal yang baru.

“Ini kerap terjadi juga baik di Indonesia maupun negara lain, baik melalui broker dan lain sebagainya,” kata Diandra.

Untuk itu, menurutnya, otoritas Indonesia perlu melakukan penelusuran guna mencari kebenaran atas laporan AS tersebut, khususnya dugaan keterlibatan warganya.

“Perlu dipastikan dulu kebenaran apakah benar terjadi ekspor servomotor yang digunakan untuk pembangunan misil di Iran atau tidak. Ini juga untuk mengklarifikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak terlibat atas perdagangan itu sendiri,” katanya.

Jika kemudian ditemukan adanya indikasi-indikasi yang sesuai dengan laporan AS itu, kata Diandra, maka harus dilakukan upaya memutus dan mencegah praktik serupa terulang.

“Perlu ada tindak lanjut dan penanganan bagi sistem perizinan [ekspor] di Indonesia, mungkin itu evaluasi bagi pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Diandra memprediksi, pemerintah akan berhati-hati dalam menanggapi laporan AS itu.

“Karena selama ini juga Kemlu dan Kemhan sangat berhati-hati dalam menanggapi sanksi atau CAATSA dari AS,” katanya.

Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) adalah sanksi yang diberikan AS ke negara mitranya jika membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara yang dilarang, seperti Rusia.

BBC News Indonesia telah menghubungi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal, namun hingga berita ini diturunkan dia belum merespon.

‘Canggih juga intelijen USA sampai punya data vendor’

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan mengaku cukup kaget dengan data yang diungkap dalam laporan AS itu.

“Canggih juga intelijen USA sampai punya data vendor spare parts. Saya yakin banyak di antara kami, di pemerintahan Indonesia yang tidak mengetahui hal ini,” kata Farhan.

Untuk itu, menurutnya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian harus melobi Amerika untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun pihak di Indonesia, baik pemerintah maupun perusahaan, yang mengetahui tujuan penggunaan komponen tersebut.

“Selanjutnya empat kementerian itu harus melobbi USA untuk menghentikan sanksi itu, bahkan diarahkan untuk kerja sama lebih erat agar bisa bekerja sama pengembangan teknologi militer.”