Israel Bajak dan Curi Uang Rakyat Palestina, Pajak Palestina yang Ditahan Ditransfer ke Norwegia

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Israel setuju untuk mentransfer dana Pendapatan Pajak Otoritas Palestina ke Norwegia.

Otoritas Palestina tidak akan dapat mengakses pendapatan apa pun tanpa persetujuan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.

Kabinet Israel mencapai kesepakatan pada tanggal 21 Januari agar pendapatan pajak Otoritas Palestina (PA), yang telah ditahan oleh Tel Aviv, untuk ditransfer ke Norwegia.

Keputusan tersebut menyusul perselisihan internal yang mendalam mengenai masalah ini, serta tekanan dari AS.

“Amerika Serikat dan Norwegia menghormati keputusan kabinet politik dan keamanan yang memerintahkan penghentian transfer dana Gaza ke Otoritas Palestina. Oleh karena itu, dana yang dibekukan tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, namun akan tetap berada di tangan negara ketiga,” kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Israel Blokir Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Dari 29 Misi Hanya 7 yang Bisa Dieksekusi

“Uang atau imbalannya tidak akan ditransfer dalam keadaan apa pun, kecuali dengan persetujuan menteri keuangan Israel, bahkan melalui pihak ketiga. Setiap pelanggaran terhadap perjanjian memungkinkan menteri keuangan untuk segera membekukan [dana].”

Kabinet Israel pekan lalu telah membahas penyerahan dana tersebut kepada pihak ketiga. Namun, tidak ada pemungutan suara yang dilakukan. Usulan penyerahan dana kepada pihak ketiga awalnya dilontarkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich.

Israel mengumpulkan pendapatan pajak bulanan milik Otoritas Palestina (PA) atas impor dan ekspor dan kemudian mentransfer dana tersebut ke PA. Dana ini sering kali ditahan karena alasan politik.

Menyusul peristiwa 7 Oktober, pemerintahan Netanyahu memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina untuk mentransfer dana yang diperuntukkan bagi layanan dan gaji di Jalur Gaza, dengan alasan bahwa uang tersebut dapat sampai ke Hamas.

Pada tanggal 3 November, kabinet keamanan memutuskan untuk menahan tambahan $275 juta (Rp 4,3 Triliun) pendapatan pajak Palestina yang terutang kepada PA, sekitar 30 persen dari total dan jumlah yang dialokasikan PA untuk Gaza.

Untuk memprotes keputusan ini, Otoritas Palestina menanggapinya dengan menolak menerima pendapatan pajak apa pun jika Israel menolak memasukkan bagian Gaza.

Netanyahu mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah ini dan mencapai kesepakatan mengenai transfer dana.

Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang hubungannya dengan Netanyahu terus memburuk, juga mendorong agar dana tersebut ditransfer.