TRIBUNNEWS.COM - Gebrakan yang menuai pro dan kontra kembali dilakukan pemerintahan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman.

Setelah dilarang dijual dari tahun 1952, pemerintahan Arab Saudi akhirnya kembali membuka izin penjualan minuman beralkohol di negaranya.

Arab Saudi pun juga berencana membuka toko khusus minuman keras pertamanya dalam beberapa minggu mendatang.

Dikutip Tribunnews dari Times, Pemerintah Arab Saudi nantinya akan membangun toko khusus minuman beralkohol di kawasan diplomatik Riyadh dengan target pelanggan non-Muslim yang tinggal di daerah tersebut.

Pembeli tak bisa leluasa membeli miras yang dijual tanpa adanya izin tertentu.

Calon pembeli harus mengisi sejumlah data melalui aplikasi bernama Diplo, guna mengonfirmasi identitas yang membeli adalah betul seorang diplomat dari negara lain bukan warga lokal yang mayoritas beragama muslim.

Adapun pembeli yang disetujui untuk membeli miras lewat aplikasi Diplo, tak juga bisa leluasa masuk ke dalam toko.

Pembeli tidak diizinkan membawa tamu atau orang lainnya di bawah usia 21 tahun ke dalam toko.

Selain itu, fotografi di dalam toko juga tidak diperbolehkan.

Guna mencegah adanya rekaman atau foto di toko, pembeli juga harus meninggalkan ponselnya sebelum melakukan pembelian.

Adapun ponsel tersebut akan dikunci dalam tempat aman yang sudah disediakaan saat berbelanja di toko.

Baca juga: 7 Destinasi Wisata Unggulan di Arab Saudi yang Dibuka Tahun 2024, Al-Ula hingga Wadi Al Disah

Selain itu, bakal ada kuota bulanan pada setiap diplomat yang terdaftar sehingga mereka tidak bisa membeli alkohol dalam jumlah yang amat banyak melebihi batas yang telah ditentukan.

Dalam sebuah pernyataan resmi pada hari Rabu (24/1/2024), pemerintah Arab Saudi juga telah menjabarkan kerangka kerja regulasi baru ini.

Hal ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mencegah perdagangan ilegal barang-barang alkohol dan produk yang diterima oleh kaum diplomat.

"Proses baru ini akan berfokus pada penentuan jumlah tertentu barang alkohol ketika memasuki Kerajaan untuk mengakhiri proses sebelumnya yang tidak diatur dengan baik yang menyebabkan pertukaran barang-barang tersebut di Kerajaan tidak terkendali," ungkap pemerintah Arab Saudi dalam rilisnya

Langkah ini adalah yang terbaru dalam serangkaian upaya liberalisasi harian di bawah payung Visi 2030

Melalui visi Saudi 2030, Mohammed Bin Salman mengeluarkan sejumlah strategi untuk mendiversifikasi dan membangun ekonomi pasca-minyak melalui perdagangan, pariwisata, dan budaya.

Langkah Arab Saudi ini sendiri juga dianggap menunjukkan pemerintahan Mohammed bin Salman tengah menuju ke arah yang lebih progresif mengingat negara-negara Teluk lainnya, seperti Uni Emirat Arab sudah lama memperbolehkan non-Muslim memiliki akses terbatas membeli alkohol di tempat yang berlisensi.

(Tribunnews.com/Bobby Wiratama)