TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan memiliki sejumlah rencana kontroversial dalam upayanya menguasai Jalur Gaza.

Negara Zionis itu berulang kali menyampaikan pernyataan yang isinya ingin mengusir warga Palestina.

Pernyataan itu dikecam oleh para aktivis HAM, pakar hukum, dan para pejabat PBB.

Menurut mereka, keinginan Israel itu bisa disamakan dengan tindakan pembersihan etnis di Gaza.

Beberapa waktu lalu Israel ingin mengurangi jumlah warga Palestina di Gaza dengan cara memaksa mereka pindah ke Semenanjung Sinai di Mesir atau pindah ke sebuah pulau buatan di Laut Tengah.

Di samping itu, Israel juga menyampaikan rencana pendudukan Gaza oleh pemukim Yahudi secara ilegal dan mengancam akan menjatuhkan bom nuklir di Gaza.

Saking kontroversialnya, rencana-rencana itu bahkan ditolak oleh Amerika Serikat (AS) yang menjadi sekutu terdekat Israel.

“Washington (AS) sudah menjelaskan bahwa warga sipil tidak boleh dipaksa meninggalkan Gaza dalam keadaan apa pun,” ujar Linda Thomas-Greenfields, Duta Besar AS untuk PBB, dalam pernyataan beberapa waktu lalu.

Thomas-Greenfields mengatakan AS menolak sejumlah pernyataan yang dikeluarkan pejabat Israel yang isinya rencana untuk memindahkan paksa warga Palestina ke luar Gaza.

Lebih lanjut, dia menyebut rencana-rencana yang disampaikan pejabat Israel itu makin membuat perdamaian di Timur Tengah susah dicapai.

Dikutip dari Anadolu Agency, berikut sejumlah rencana kontroversial Israel untuk menguasai Gaza.

Baca juga: Israel Pakai Bom Fosfor Putih ke Lebanon, Drone Hizbullah Balas Hantam Iron Dome

Jatuhkan bom nuklir

Pada hari Rabu, (24/1/2024), Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu kembali menyampaikan keinginanannya untuk menghancurkan Gaza dengan bom nuklir.

“Bahkan, di Den Haag mereka tahu sikap saya,” kata Eliyahu saat diwawancarai. Den Haag yang dimaksud Eliyahu ialah Mahkamah Pidana Internasioanl (ICJ).

Sebelumnya, pada bulan November 2023 dia menyebut tindakan rencana menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah sebuah pilihan.

Menteri sayap kanan ekstrem itu juga mendesak warga Palestina untuk meninggalkan Gaza.

Pakar politik David Campbell dari Universitas Wina mengkritik pedas pernyataan Eliyahu itu.

“Rencana itu sama sekali tak bisa diterima,” ujar Campbell kepada Anadolu.

Dia menyebut pernyataan Eliyahu itu mendapatkan tanggapan negatif dari dunia Barat.

Pindahkan warga Gaza ke pulau buatan

Menteri Luar Negeri Israel Katz mengungkapkan keinginannya untuk membuat sebuah “pulau buatan” yang nantinya akan ditinggali warga Palestina.

Hal itu disampaikannya dalam video berjudul “Inisiatif Pulau Buatan Gaza” saat rapat para menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa pada hari Senin, (22/1/2024).

Baca juga: Direktur CIA akan Bertemu Kepala Mossad Israel dan PM Qatar untuk Bahas Pembebasan Sandera

“Pembangunan sebuah pulau buatan dengan pelabuhan dan infrastruktur sipil di lepas pantai Gaza akan memberi warga Palestina pintu kemanusiaan, ekonomi, transportasi ke dunia, tanpa membahayakan keamanan Israel,” demikian pernyataan narator dalam video itu.

Rencana itu menuai kritik dari banyak pihak.

Sebagai contoh, Josep Borrel yang menjadi perwakilan Uni Eropa untuk urusan kebijakan luar negeri dan keamanan tidak sepakat dengan rencana Katz.

Menurut Borrel, Katz lebih baik “menggunakan waktunya untuk mencemaskan keamanan negara dan tingginya jumlah kematian di Timur Tengah dan Gaza”.

Pemindahan paksa ke Sinai

Pada bulan Oktober 2023 terungkap adanya proposal kontroversial dari Kementerian Intelijen Israel.

Dalam proposal itu terdapat tiga pilihan rencana mengenai Gaza selepas perang, salah satunya ialah pemindahan paksa warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

Dokumen itu menyebutkan pemindahan tersebut akan menguntungkan secara stragis.

Namun, menurut media Israel bernama Haaretz pemindahan itu memerlukan dukungan dari AS dan negara lainnya.

Dalam proposal itu disebutkan pula kemungkinan untuk memindahkan warga Palestina ke tenda-tenda sementara sebelum membuat permukiman permanen di Sinai utara.

Baca juga: Hanya 35 Persen Orang Amerika yang Percaya Israel Lakukan Genosida Terhadap Palestina, Sisanya?

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menolak mentah-mentah rencana itu.

Adapun AS yang menjadi sekutu Israel belum mengungkapkan penolakannya atas rencana tersebut.

Presiden AS Joe Biden dan al-Sisi dalam sebuah diskusi telah menegaskan bahwa warga Palestina di Gaza seharusnya tidak dipindahkan ke Mesir negara lain.

Pendudukan ilegal di Gaza

Sejumlah menteri Israel juga menyampaikan keinginan untuk mendirikan kembali permukiman orang Yahudi di Gaza.

Di sisi lain, Israel sudah mendirikan banyak permukiman di Tepi Barat yang didudukinya. Permukiman itu dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Adapun Israel sudah tidak memiliki permukiman di Gaza sejak tahun 2005. Namun, Katz menggaungkan kembali rencana pendirian permukiman di sana.

Katz mengklaim mayoritas warga Israel sepakat bahwa hanya permukimanlah yang akan membawa keamanan bagi Israel.

(Tribunnews/Febri)