Menlu Yordania Sebut Tidak Pantas UNRWA Disanksi Barat karena Tuduhan kepada 12 dari 13.000 Stafnya

TRIBUNNEWS.COM- Negara-negara Arab, termasuk Yordania dan Mesir, menolak menangguhkan bantuan kepada UNRWA di tengah kampanye militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyatakan tidak pantas memberikan sanksi kepada UNRWA berdasarkan tuduhan terhadap 12 dari 13.000 stafnya di Gaza, terutama karena badan tersebut telah memulai penyelidikan segera atas tuduhan tersebut.

UNRWA mengumumkan awal bulan ini bahwa setidaknya 142 anggota stafnya tewas akibat kampanye pemboman brutal Israel di Jalur Gaza.

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyatakan bahwa negara-negara yang mengungkapkan kemarahan terhadap pegawai UNRWA tidak mengungkapkan kemarahan serupa terhadap Israel karena membunuh lebih dari 26.000 warga Palestina sejak 7 Oktober.

Dia menekankan pentingnya untuk tidak berprasangka buruk terhadap penyelidikan atas tuduhan terhadap staf UNRWA, dan menekankan bahwa membatasi kemampuan UNRWA untuk melakukan tugasnya tidak boleh terjadi.

Baca juga: Fitnah Israel pada UNRWA, Propaganda untuk Hancurkan Palestina, Diduga Serangan Terkoordinasi

Shoukry menegaskan, penangguhan pendanaan UNRWA merupakan hukuman kolektif bagi rakyat Palestina.

Perancis, AS, dan Inggris mengumumkan pemotongan dana untuk UNRWA, yang menyediakan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza, tak lama setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Israel untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza.

Pengadilan tersebut menyidangkan kasus tersebut setelah Afrika Selatan mengajukan gugatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.

Prancis bergabung dengan AS, Inggris, dan negara lain dalam menghentikan bantuan UNRWA untuk Gaza.

Banyak negara barat telah memotong dana bantuan kemanusiaan Palestina ketika Mahkamah Internasional mendesak Israel meningkatkan bantuan ke Gaza di tengah tuduhan genosida.

Kementerian Luar Negeri Perancis mengumumkan pada tanggal 28 Januari bahwa mereka belum merencanakan pembayaran baru untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada kuartal pertama tahun ini.

Prancis bergabung dengan AS, Kanada, Australia, Italia, Inggris, Jerman, Belanda, dan Finlandia sebagai negara yang mengumumkan penangguhan pendanaan untuk UNRWA setelah Israel menuduh 12 pegawai UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas terhadap permukiman dan pangkalan militer Israel.

Kementerian luar negeri Perancis menambahkan bahwa mereka akan memutuskan ketika saatnya tiba tindakan apa yang harus diambil bersama dengan PBB dan donor utama, memastikan bahwa semua persyaratan transparansi dan keamanan terpenuhi.”

(Sumber: The Cradle)