Lebanon Menolak Tuntutan Israel untuk Mengusir Hizbullah dari Perbatasan Selatan, Ini Kata Menlunya

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Lebanon menolak tuntutan untuk mengusir Hizbullah dari perbatasan selatan.

Menteri Luar Negeri sementara Lebanon mengatakan Beirut tidak akan menerima solusi parsial.

Menteri Luar Negeri sementara Lebanon, Abdallah Bou Habib, pada tanggal 6 Februari menyuarakan penolakan negara tersebut terhadap tuntutan Israel dan internasional baru-baru ini yang berusaha untuk mendorong kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, di utara Sungai Litani, dengan mengatakan Beirut tidak akan menerima 'solusi parsial' untuk menyelesaikan masalah salib. -konflik perbatasan.

“Negara-negara Barat menuntut mundurnya Hizbullah sekitar delapan hingga sepuluh kilometer sebelah utara Litani,” kata Bou Habib dalam wawancara dengan Nida al-Watan.

“Ini adalah formula yang ditolak oleh Lebanon. [Beirut] tidak akan menerima ‘solusi parsial’ yang tidak membawa perdamaian yang diinginkan dan tidak menjamin stabilitas namun akan mengarah pada terulangnya perang lagi dan lagi.”

Sebaliknya, menteri luar negeri menyerukan “implementasi Resolusi PBB 1701 secara komprehensif.”

Resolusi PBB 1701 dikeluarkan setelah perang Israel-Hizbullah tahun 2006, yang antara lain menyerukan penghormatan terhadap Garis Biru, perbatasan yang dibuat oleh PBB pada tahun 2000.

Baca juga: Menlu Israel: Waktu Hampir Habis Diplomasi dengan Lebanon, Israel akan Bertindak Secara Militer

Bou Habib mengungkapkan tuntutan Lebanon sehubungan dengan pembebasan Peternakan Shebaa dan perbukitan Kfarchouba, dengan mengatakan, "Apa yang kami dengar dari beberapa menteri luar negeri negara-negara Barat adalah bahwa Israel tidak mempermasalahkan penarikan ini, dan jawaban kami adalah bahwa Lebanon hanya akan menerima solusi lengkap terhadap semua masalah perbatasan dengan Israel, dan solusi setengah-setengah tidak akan berhasil dan tidak akan [diterima].”

Dia juga menuntut Israel untuk “menghentikan pelanggaran udara, darat dan laut yang telah melebihi 30.000 pelanggaran sejak tahun 2006.”

Pada tanggal 5 Februari, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan bahwa “waktu hampir habis” sehubungan dengan solusi diplomatik dengan Lebanon, dan menambahkan kepada Menteri Luar Negeri Perancis Stephane Sejourne selama kunjungannya ke Israel bahwa “jika kita tidak mencapai solusi diplomatik mengenai Lebanon , kami akan bergerak secara militer untuk memulangkan penduduk kota-kota Israel di perbatasan Lebanon,”

Hizbullah baru-baru ini merilis statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 230.000 pemukim telah dievakuasi karena operasi mereka sejak 8 Oktober.

Utusan khusus AS Amos Hochstein melakukan kunjungan ke Israel untuk berbicara dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam upaya mengembangkan rencana untuk meredakan baku tembak antara Lebanon dan Israel.

Gallant meminta agar Hizbullah didorong mundur 8–10 kilometer dari perbatasan, peningkatan pasukan PBB dan tentara Lebanon di wilayah tersebut, dan sarana untuk mengembalikan para pemukim ke pemukiman di utara.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan dalam pidatonya baru-baru ini sehubungan dengan ancaman Israel dan perundingan negosiasi, “kami tidak takut akan perang, dan tidak ada perundingan sebelum perang di Gaza berakhir.”

(Sumber: The Cradle)