Afrika Selatan Mengajukan Permintaan Mendesak kepada ICJ saat Israel Bersiap Memasuki Rafah

TRIBUNNEWS.COM- Afrika Selatan mengajukan ‘permintaan mendesak’ kepada ICJ saat Israel bersiap memasuki Rafah.

Rafah menjadi sangat penuh sesak dengan hampir dua juta warga Palestina yang terdampar, sebagian besar dari mereka mengungsi dari wilayah lain di Gaza.

Pemerintah Afrika Selatan telah bertanya kepada Mahkamah Internasional (ICJ) apakah keputusan Israel untuk melancarkan serangan terhadap Rafah mengharuskan pengadilan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut terhadap hak-hak Palestina, katanya pada 13 Februari.

“Pemerintah Afrika Selatan telah mengajukan permintaan mendesak kepada ICJ untuk mempertimbangkan apakah keputusan yang diumumkan oleh Israel untuk memperluas operasi militernya di Rafah, yang merupakan tempat perlindungan terakhir bagi orang-orang yang selamat di Gaza, mengharuskan pengadilan tersebut menggunakan kekuasaannya untuk mencegah hal-hal lebih lanjut pelanggaran hak-hak warga Palestina di Gaza,” kata Pretoria dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Afrika Selatan Desak ICJ Intervensi Rencana Operasi Militer Israel di Rafah

Pernyataan tersebut selanjutnya mengutip Pasal 75(1) Peraturan Pengadilan, yang mengatakan bahwa ICJ setiap saat dapat memutuskan untuk memeriksa proprio motu apakah keadaan kasus memerlukan indikasi tindakan sementara yang harus diambil atau dipatuhi oleh salah satu atau semua pihak.

Afrika Selatan mengajukan permohonan ke pengadilan sehari sebelumnya, dengan mengatakan “mereka sangat prihatin bahwa serangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rafah, seperti yang diumumkan oleh Negara Israel, telah menyebabkan dan akan mengakibatkan pembunuhan, kerusakan dan kehancuran dalam skala besar. .”

“Ini merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat diperbaiki baik terhadap Konvensi Genosida maupun Perintah Pengadilan tertanggal 26 Januari 2024. Afrika Selatan percaya bahwa masalah ini akan menjadi mendesak mengingat jumlah kematian harian di Gaza.”

Afrika Selatan mengajukan kasus pada akhir Desember yang menyatakan bahwa Israel melanggar kewajiban berdasarkan Konvensi Genosida 1948 dalam kampanye militer mereka terhadap penduduk sipil di Gaza.

Pada tanggal 26 Januari, ICJ memerintahkan Israel mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan genosida yang dilakukan militernya di Gaza dan menghukum hasutan untuk melakukan genosida.

Namun pengadilan tidak memerintahkan gencatan senjata. Afrika Selatan telah mengincar perintah ICJ untuk menghentikan darurat operasi militer Israel di Gaza. Keputusan semacam itu memerlukan dukungan Dewan Keamanan PBB.

Hampir dua juta warga Palestina masih terdampar di kota perbatasan paling selatan Gaza, Rafah.

Israel telah menolak proposal terbaru untuk perjanjian gencatan senjata dan mengumumkan persiapan militer untuk menyerang Rafah – yang menurut PBB dan beberapa pejabat dari berbagai negara, termasuk AS, berisiko menimbulkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 100 orang di kota yang sangat padat itu pada 12 Februari, dan pemboman terus berlanjut hingga hari berikutnya.

(Sumber: The Cradle)