Kanada, Australia, dan Selandia Baru Mendesak Israel agar Tidak Melakukan Serangan ke Rafah

TRIBUNNEWS.COM- Spanyol dan Irlandia pada hari Rabu meminta agar Komisi Uni Eropa menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel.

Kanada, Australia, dan Selandia Baru mengeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 15 Februari yang menyatakan keprihatinan serius atas rencana serangan Israel di kota Rafah di selatan Gaza.

“Kami sangat prihatin dengan indikasi bahwa Israel merencanakan serangan darat ke Rafah. Operasi militer ke Rafah akan menjadi bencana besar,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

“Kami mendesak pemerintah Israel untuk tidak mengambil jalan ini. Tidak ada tempat lain bagi warga sipil untuk pergi,” tambahnya.

Pernyataan itu muncul satu hari setelah Jerman dan Prancis menunjukkan kekhawatiran mereka atas rencana serangan tersebut.

“Satu koma tiga juta orang menunggu di sana dalam ruang yang sangat kecil. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi saat ini… Jika tentara Israel melancarkan serangan terhadap Rafah dalam kondisi seperti ini, ini akan menjadi bencana kemanusiaan,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada hari Rabu pada konferensi pers di wilayah pendudukan. Yerusalem.

Baca juga: Pasukan Israel Melancarkan Serangan Besar-besaran Targetkan Rumah Sakit Nasser di Gaza Selatan

Kantor Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terhadap Rafah hanya akan menyebabkan “bencana kemanusiaan yang lebih besar dan perpindahan penduduk secara paksa, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia internasional dan membawa risiko tambahan eskalasi regional. ”

Pada hari yang sama, perdana menteri Spanyol dan Irlandia meminta Komisi Eropa untuk segera meninjau apakah Israel mematuhi kewajiban hak asasi manusia, merujuk pada rencana operasi Rafah sebagai “ancaman serius dan mendesak yang harus segera dihadapi oleh masyarakat internasional.”

Para pejabat AS secara terbuka mengecam rencana Israel untuk menyerang Rafah. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan pekan lalu bahwa Washington tidak akan mendukung Israel dalam serangan tersebut.

Presiden Joe Biden mengadakan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada akhir pekan, mendesaknya untuk tidak melanjutkan operasi tersebut kecuali Israel memiliki “rencana yang kredibel dan dapat dilaksanakan untuk memastikan keselamatan dan dukungan bagi lebih dari satu juta orang yang mengungsi. di sana."

Sebuah laporan Politico baru-baru ini yang mengutip tiga pejabat AS mengatakan Washington tidak memiliki rencana untuk “menegur” Israel atau meminta pertanggungjawabannya jika serangan Rafah dimulai.

Menurut laporan tanggal 13 Januari oleh Wall Street Journal (WSJ), Israel telah memberi tahu Mesir tentang rencana mengevakuasi warga sipil di Rafah. Rencana tersebut melibatkan pendirian tempat perkemahan di sepanjang pantai antara Rafah dan Kota Gaza. Area yang termasuk di dalamnya adalah di selatan Al-Mawasi dan Sharm Park, dimana setiap kamp akan dilengkapi dengan 25.000 tenda.

Nadia Hardman, peneliti hak-hak migran di Human Rights Watch (HRW), mengatakan bahwa memaksa warga Rafah untuk mengungsi lagi “melanggar hukum dan akan menimbulkan konsekuensi bencana. Tidak ada tempat yang aman untuk dikunjungi di Gaza.”

Kairo telah berulang kali berjanji untuk mencegah perpindahan massal warga Palestina ke Semenanjung Sinai di Mesir.

Jika Israel melanjutkan serangannya, tentaranya akan mengganggu pasokan bantuan yang sudah minim ke Gaza dan menyebabkan kehancuran besar di Rafah.

Ada hampir dua juta jiwa di kota yang penuh sesak ini, menurut PBB. Kebanyakan dari mereka telah mengungsi dari daerah lain di Gaza. Operasi semacam ini diperkirakan akan mengakibatkan kerugian besar bagi warga sipil. Israel mengklaim kota yang terkepung itu adalah benteng terakhir Hamas.

(Sumber: The Cradle)