Dia menambahkan bahwa betapapun pahitnya “rasa sisa” dari pemungutan suara tersebut, “kami tidak berminat untuk menyerah”.

Perancis

Utusan Perancis untuk PBB Nicolas de Riviere menyatakan penyesalannya bahwa resolusi gencatan senjata DK PBB “tidak dapat diadopsi, mengingat situasi bencana” di Gaza.

De Riviere menambahkan bahwa Prancis, yang menyetujui resolusi tersebut, akan terus berupaya agar semua tawanan dibebaskan dan agar gencatan senjata “segera dilaksanakan”.

Aljazair

Utusan Aljazair mengatakan DK PBB telah “sekali lagi gagal” dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi besar bagi Timur Tengah secara keseluruhan.

“Pesan kami kepada Anda hari ini adalah komunitas internasional harus menanggapi seruan untuk mengakhiri pembunuhan warga Palestina dengan menyerukan gencatan senjata segera. Semua pihak yang menghalangi seruan tersebut harus meninjau kembali kebijakan dan perhitungan mereka karena keputusan yang salah saat ini akan berdampak buruk pada kawasan dan dunia kita di masa depan. Dan akibatnya adalah kekerasan dan ketidakstabilan,” kata Amar Bendjama.

“Maka tanyakanlah pada dirimu sendiri, periksalah hati nuranimu. Apa pengaruh keputusan Anda hari ini? Bagaimana sejarah akan menilai Anda?”

Hamas

Kelompok Palestina mengatakan keputusan pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk memblokir rancangan resolusi Aljazair menguntungkan agenda pendudukan Israel, yang bertujuan untuk “membunuh dan menggusur” warga Palestina.

“Presiden Joe Biden dan pemerintahannya memikul tanggung jawab langsung atas kegagalan resolusi gencatan senjata di Gaza,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan. “Posisi Amerika dianggap sebagai lampu hijau bagi pendudukan untuk melakukan lebih banyak pembantaian dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah melalui pemboman dan kelaparan.”

Otoritas Palestina

Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan veto AS menentang komunitas internasional dan memberi Israel “lampu hijau tambahan bagi pendudukan Israel untuk melanjutkan agresinya terhadap rakyat Gaza dan melancarkan serangan berdarah terhadap Rafah”.

Kepresidenan Palestina juga mengatakan bahwa mereka menganggap pemerintah AS bertanggung jawab untuk “mendukung dan memberikan perlindungan” terhadap “serangan biadab” Israel terhadap anak-anak, wanita dan orang tua di Gaza.