TRIBUNNEWS.COM – Sepuluh negara mengecam pendudukan tanah Palestina oleh Israel dalam sidang Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, hari Selasa, (20/2/2024).

Menurut negara-negara itu, pendudukan oleh Israel adalah tindakan melawan hukum.

Pakar hukum dari Belgia bernama Vaios Koutroulis mengkritik pedas penggunaan kekerasan terhadap warga Palestina.

Koutroulis kemudian mendesak Israel memenuhi kewajiban hukumnya dengan cara menghentikan pendudukan itu dan menyeret pelakunya ke pengadilan.

Menurut dia, kebijakan pendudukan oleh Israel bertujuan untuk mengubah komposisi demografi di wilayah Palestina.

Sementara itu, delegasi Belize yang bernama Assad Shoman menyebut warga Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk merdeka sepenuhnya.

Namun, kata Shoman, Israel secara sistematis telah menolak kedua hak warga Palestina itu.

Adapun Duta Besar Bolivia untuk Belanda, Roberto Calzadilla Sarmiento, berujar pendudukan oleh Israel di Palestina adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.

Senada dengan Sarmiento, diplomat Brasil bernama Maria Clara Paula de Tusco mengatakan negaranya berharap Mahkamah Internasional bisa menegaskan kembali bahwa pendudukan Palestina oleh Israel adalah tindakan ilegal dan melanggar kewajiban internasional.

Delegasi Cili bernama Ximena Fuentes Torrijo berkata solusi yang yang memuaskan atas situasi di Palestina saat ini mungkin hanya bisa didapatkan berdasarkan kepatuhan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum HAM internasional, dan hukum kemanusiaan internasional.

Torrijo menyebut kebijakan israel menghalangi kemungkinan adanya solusi dua negara dan perdamaian jangka panjang di kawasan itu.

Baca juga: Knesset Israel Sepakat Tidak Mengakui Adanya Negara Palestina, Netanyahu Girang, Kebijakan Rasis

Afrika Selatan, Aljazair, Arab Saudi, Belanda, dan Bangladesh juga menyampaikan argumen masing-masing di Mahkamah Internasional.

Adapun sidang Mahkamah Internasional itu digelar mulai hari Senin pekan ini setelah Majelis Umum PBB meminta adanya pendapat mengenai konsekuensi hukum yang muncul akibat kebijakan dan tindakan Israel di wilayah Palestina yang didudukinya.

Sementara itu, pada bulan Desember lalu Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas tindakan Israel di Gaza.

Afrika Selatan juga meminta adanya tindakan darurat untuk menghentikan pertumpahan darah di sana.

Sebulan kemudian Mahkamah Internasional meminta Israel untuk mengambil tindakan guna mencegah genosida di Gaza.

Akan tetapi, Mahkamah Internasional tidak meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata.

Israel dituding ingin menghukum warga Palestina

Pejabat PBB bidang hak atas pangan, Michael Fakhri, mengatakan Israel menjadikan kelaparan sebagai “senjata” dalam serangannya di Gaza.

Fakhri menyebut Israel ingin menghukum semua warga Palestina. Kata dia, hal itu adalah sebuah tindakan genosida.

“Bahkan sebelum pasukan Israel bergerak ke Rafah, kami memperingatkan bahwa setiap orang di Gaza lapar dan setidaknya seperempat jumlah penduduknya kelaparan, dan bencana kelaparan itu sudah dekat,” kata Fakhri pada hari Rabu.

“Sejak saat itu dua hal telah terjadi. Pertama, beberapa negara memutuskan untuk tidak mendanai badan kemanusiaan terpenting di Gaza, tetapi semua warga Palestina mengungsi dan berada dalam perang. Dan kedua, kini kita melihat tentara Israel menekan masuk ke Gaza, menekan ratusan ribuan orang ke dalam area kecil yang padat.”

Baca juga: Netanyahu Sibuk Gempur Gaza, Ekonomi Israel Jeblok, Lebih Parah daripada Perkiraan Pakar

Dia mengatakan bantuan yang mengalir ke Gaza tidaklah cukup bagi warga di sana.

“Yang unik ialah kita belum pernah melihat kelaparan dalam tingkat seperti ini, kita belum pernah melihat seluruh penduduk seperti ini.”

Fakhri juga menyebut Israel telah berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk menargetkan seluruh warga Palestina.

“Israel ingin menghukum seluruh warga Palestina hanya karena mereka menjadi warga Palestina.”

(Tribunnews/Febri)