TRIBUNNEWS.COM - Anggota parlemen Inggris menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas di Gaza, Rabu (21/2/2024).

Namun seruan itu baru disepakati setelah puluhan orang keluar dari House of Commons sebagai protes atas cara pemungutan suara tersebut dilakukan.

Dilansir The New Arab, anggota parlemen Inggris memperdebatkan tiga resolusi terpisah dari 3 partai berbeda terkait perang Israel di Gaza.

Semuanya bersifat simbolis dan tidak mengikat pemerintah.

Namun Parlemen mengalami kekacauan ketika para legislator dari Partai Konservatif yang berkuasa dan partai oposisi menuduh Ketua Dewan Rakyat Lindsay Hoyle melanggar prosedur parlemen demi kepentingannya sendiri.

Kekacauan ini terjadi saat perdebatan mengenai mosi yang diajukan oposisi Partai Nasional Skotlandia (SNP).

SNP mendesak gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dan diakhirinya hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina.

Sementara itu oposisi utama Partai Buruh, yang terpecah mengenai seberapa keras mereka harus mengkritik Israel, mengajukan versi perubahan dari mosi itu.

Partai Buruh menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan segera,” tanpa menyebutkan hukuman kolektif.

Selain itu, Partai Konservatif yang berkuasa juga mengajukan versi perubahan mereka sendiri, yang mendukung “jeda kemanusiaan segera”, diikuti dengan “langkah menuju gencatan senjata permanen yang berkelanjutan”.

Mereka mengatakan gencatan senjata hanya dapat terjadi jika Hamas membebaskan semua sandera Israel dan melepaskan kendali atas Gaza, sikap yang mirip dengan pemerintahan sayap kanan Israel.

Hoyle kemudian mengizinkan pemungutan suara pada 3 resolusi itu.

Anggota parlemen Konservatif sangat marah dan mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan konvensi House of Commons.

Baca juga: Kecaman 9 Negara Terhadap Penggunaan Hak Veto AS Atas Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Konvensi House of Commons menyatakan bahwa jika mosi diajukan oleh partai oposisi, seperti SNP, maka usulan tersebut tidak dapat diubah oleh partai oposisi lainnya, seperti Partai Buruh, hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (Partai Konservatif).