Dengan dimotori Presiden Joko Widodo, kubu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam sejumlah hasil hitung cepat Pilpres 2024 tampak terus bergerilya merangkul lawan-lawan politiknya.

Tujuannya, memastikan keberlanjutan program peninggalan Jokowi dan memuluskan program baru Prabowo.

Namun, pengamat menilai hal ini dapat berujung pada pemerintahan rasa Orde Baru dengan kehadiran "parlemen semu".

Jokowi, yang mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 — setidaknya menurut sejumlah anggota tim kampanye pasangan tersebut, belakangan berupaya membangun komunikasi dengan ketua umum partai politik dari kubu dua pasangan lain: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Pada 12 Februari, atau dua hari sebelum pemungutan suara, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X membenarkan kabar bahwa ia sempat diminta Jokowi membantu menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

PDI-P membentuk koalisi bersama PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Sementara itu, Prabowo-Gibran yang bernomor urut 2 didukung koalisi "gemuk" yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima.

Lalu pada 18 Februari, empat hari setelah pemilu, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta.

Nasdem membentuk koalisi bersama PKS dan PKB untuk mengusung pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin.

"Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya," kata Jokowi sehari setelah pertemuan itu, tanpa mengungkap detail pembicaraan dengan Surya.

Dalam keterangan terbaru Jumat (23/02), Surya Paloh membantah adanya ajakan Presiden Jokowi untuk merapat ke Kubu Prabowo-Gibran.

Kata dia, dalam pertemuan itu hanya membicarakan "hal yang ringan-ringan... Tidak lebih dari pada itu".

Surya Paloh mengatakan, Nasdem masih berada di Koalisi Perubahan yang mengusung Anis-Muhaimin.