"Supaya program lebih mulus saja. Kita kan memang harus kerja sama dengan DPR," katanya.

Sejumlah ketua umum partai yang kini ada di pemerintahan dan berpotensi besar masuk kembali ke kabinet baru, seperti Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, disebut bakal menjaga keberlanjutan.

Namun, perubahan di pos menteri keuangan bisa jadi tak terelakkan, kata Dradjad, apalagi mempertimbangkan "frekuensi" Prabowo dan Sri Mulyani yang "nggak klop".

Di sisi lain, Amiruddin al-Rahab, juru bicara tim pemenangan nasional Anies-Muhaimin, menegaskan pihaknya kini hanya fokus pada kelanjutan proses pemilihan umum presiden, yang bahkan hasil resminya belum diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski sejumlah hasil hitung cepat telah menunjukkan kemenangan Prabowo-Gibran, proses penghitungan resmi KPU baru mencapai 75,26%, yang mencakup 619.579 dari 823.236 tempat pemungutan suara per Kamis (22/2), pukul 23.00 WIB.

Merujuk hasil hitung resmi KPU itu, persentase perolehan suara Prabowo-Gibran menyentuh 58,89%. Sementara itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud masing-masing hanya kebagian 24,06% dan 17,05%.

"Ini kan belum selesai. Kita konsentrasi ke situ," kata Amiruddin. "Kita tidak dalam posisi menanggapi orang-orang yang mau membuat opini sesuka hati dia."

"Ini kan [penyusunan kabinet] masih delapan bulan lagi. Ngapain ada orang yang sok iya mau ngomong sesuatu yang belum jelas?"

Chico Hakim, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud, juga mengungkapkan hal senada.

"Penghitungan suara belum tuntas," kata Chico.

"Masih banyak tahapan pemilu yang sedang dan akan kita hadapi. Terlalu dini bicara koalisi pemerintahan periode 2024-2029."

Kekhawatiran menghadapi pemerintahan rasa Orde Baru

Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, mengatakan penting bagi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk merangkul pihak-pihak yang kalah — berdasarkan hasil hitung cepat — agar dapat mengamankan kebijakan pemerintahannya, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

"Pihak pemenang itu bagaimanapun harus merangkul yang kalah dan di saat yang sama harus membangun koalisi pemerintahan — baik di pemerintahan eksekutif maupun legislatif — yang mayoritas, yang lebih besar dari oposisi, agar kebijakan-kebijakannya berjalan dengan mudah, lancar," kata Ujang.