Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada Senin (27/2/2024).

Abbas kemudian meminta Shtayyeh agar tetap menjabat sebagai pengurus sampai pengganti permanen ditunjuk.

Banyak pihak menantikan siapa yang akan menggantikan posisi Shtayyeh.

Menurut sebuah laporan, Abbas digadang-gadang akan menunjuk Dr. Mohammad Mustafa, mantan pejabat Bank Dunia yang merupakan ketua Dana Investasi Palestina (PIF) untuk menggantikan posisi Shtayyeh sebagai Perdana Menteri Palestina.

Mustafa sendiri memiliki pengalaman membangun kembali Gaza setelah perang dengan Israel pada tahun 2014.

Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Palestina antara tahun 2013-2014, dan juga sebagai Menteri Perekonomian Nasional pada tahun 2014.

Selama berada di pemerintahan, Mustafa memimpin komite ekonomi Kabinet dan memimpin beberapa perusahaan besar.

Sebagai pakar terkemuka di bidang investasi dan perekonomian, Mustafa juga memiliki pengalaman menjabat sebagai Penasihat Ekonomi Pemerintah Kuwait dalam bidang reformasi ekonomi, dan Penasihat Dana Investasi Publik Kerajaan Arab Saudi.

Mohammad Shtayyeh Mundur dari Kabinet

Mohammad Shtayyeh resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Palestina pada Senin (27/2/2024), ketika otoritas negara itu berupaya membangun dukungan untuk memperluas perannya setelah perang Israel melawan kelompok militant Palestina Hamas di Gaza.

Baca juga: PM Palestina Mohammad Shtayyeh Hari Ini Dikabarkan Akan Mundur demi Akhiri Perang di Gaza

Pengunduran Shtayyeh terjadi di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Abbas untuk menggoyahkan Otoritas Palestina ketika upaya internasional semakin intensif untuk menghentikan pertempuran di Gaza dan mulai bekerja pada struktur politik untuk memerintah wilayah tersebut setelah perang.

Dalam sebuah pernyataan kepada kabinet, Shtayyeh mengatakan pemerintahan berikutnya perlu mempertimbangkan kenyataan yang muncul di Gaza, yang telah hancur akibat pertempuran sengit selama hampir lima bulan.

Baca juga: PM Mohammad Shtayyeh Mengundurkan Diri, Palestina Lakukan Reshuffle Kepemimpinan Pekan Depan

“Tahap berikutnya akan membutuhkan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas yang muncul di Jalur Gaza, perundingan persatuan nasional, dan kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina,” kata Shtayyeh.

“Diperlukan juga perluasan kewenangan Otoritas atas seluruh tanah Palestina,” sambungnya.

Otoritas Palestina menjalankan pemerintahan terbatas di wilayah Tepi Barat yang diduduki, tetapi kehilangan kekuasaan di Gaza setelah perselisihan antar faksi dengan Hamas pada tahun 2007.

Kelompok ini telah melemah selama bertahun-tahun dan survei menunjukkan bahwa kelompok ini sangat tidak populer di kalangan warga Palestina.

Meski begitu, lembaga ini tetap menjadi satu-satunya badan kepemimpinan yang secara umum diakui oleh komunitas internasional.