TRIBUNNEWS.COM - Israel, Hamas, dan sejumlah mediator kini sedang dalam proses meninjau kesepakatan baru untuk membebaskan sekitar 130 sandera yang ditahan di Jalur Gaza dengan imbalan jeda perang selama beberapa minggu, AP News melaporkan.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kesepakatan ini bisa mulai berlaku pada hari Senin (4/3/2024), menjelang deadline tidak resmi, yaitu awal bulan suci Ramadhan, sekitar tanggal 10 Maret.

Namun seperti apa teknis gencatan senjata kali ini?

Berikut penjelasannya seperti dilansir AP News.

Kerangka Kesepakatan

Menurut seorang pejabat senior dari Mesir, gencatan senjata selama enam minggu akan mulai berlaku.

Hamas akan menyetujui membebaskan hingga 40 sandera, yang sebagian besar perempuan sipil, setidaknya dua anak-anak, dan tawanan lanjut usia dan yang sakit.

Israel akan membebaskan sedikitnya 300 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel, kata pejabat itu.

Israel juga akan mengizinkan warga Palestina yang terlantar untuk kembali ke wilayah tertentu di Gaza utara, yang merupakan target pertama serangan darat Israel dan telah mengalami kehancuran yang luas, menurut pejabat dari Mesir, yang memediasi kesepakatan tersebut bersama dengan AS dan Qatar.

Pejabat Mesir mengatakan pengiriman bantuan akan ditingkatkan selama gencatan senjata.

300 hingga 500 truk memasuki wilayah yang terkepung itu setiap hari.

Jumlah itu jauh lebih banyak daripada jumlah rata-rata harian truk yang masuk sejak dimulainya perang.

Baca juga: Pejabat Hamas Ungkap Bocoran Soal Proposal Negosiasi Gencatan Senjata Jadi Perang Psikologis AS

Pengiriman ke daerah-daerah di Gaza akan difasilitasi dan dikawal oleh Israel.

Ketidaksepahaman

Meskipun Joe Biden optimis gencatan senjata kali ini akan berjalan sesuai rencana, baik pejabat Israel dan Hamas masih pesimis dengan prosesnya.

Israel dan Hamas memiliki perbedaan pendapat yang jauh dalam hal kesepakatan.

Israel ingin semua tentara wanita diikutsertakan dalam tahap pertama pembebasan sandera, menurut seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Hamas memandang semua tentara sebagai alat tawar-menawar yang lebih penting dan kemungkinan besar akan menolak permintaan ini.

Pejabat Mesir mengatakan kedua pihak juga sedang mendiskusikan berapa banyak warga Palestina yang akan diizinkan kembali ke Gaza utara dan apakah akan membatasi kepulangan mereka hanya untuk perempuan dan laki-laki yang berusia di atas 50 tahun.

Pembicaraan juga menentukan wilayah mana di Gaza yang akan menjadi tempat Israel menarik pasukannya, kata pejabat Mesir tersebut.

Ia menambahkan bahwa Israel ingin Hamas menahan diri untuk tidak menggunakan wilayah yang ditinggalkannya sebagai tempat melancarkan serangan.

Mereka juga ingin Hamas berhenti menembakkan roket ke Israel selatan.

Hamas sejauh ini menolak kedua tuntutan tersebut, kata pejabat itu.

Sementara itu, Israel mengancam akan melakukan serangan di Rafah, kota di bagian selatan Jalur Gaza, setelah perjanjian ini berakhir.

Lebih dari separuh penduduk Gaza telah mengungsi ke kota di dekat perbatasan Mesir tersebut.

Israel ingin menghancurkan apa yang dikatakannya sebagai batalion Hamas yang tersisa di sana.

Apa yang masih harus dinegosiasikan?

Selama gencatan senjata sementara ini, kedua belah pihak akan bernegosiasi untuk memperpanjang perjanjian yang menurut pejabat Mesir akan mencakup pembebasan semua tentara wanita dengan imbalan lebih banyak warga Palestina yang dipenjara, termasuk mereka yang menjalani hukuman panjang karena serangan mematikan.

Baca juga: Menteri Israel Merasa Yakin Setelah Perang Gaza, Senjata Buatan Israel Bakal Banyak Dipesan

Setelah tentara perempuan, Israel akan berusaha membebaskan tentara laki-laki yang kemungkinan besar akan dibayar mahal oleh Hamas.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk tidak menyetujui kesepakatan itu dengan cara apa pun.

Namun keluarga para sandera kemungkinan besar akan meningkatkan tekanannya jika yang lain dibebaskan.

AS berharap perjanjian baru ini akan menjadi landasan untuk menerapkan visinya mengenai Gaza pascaperang yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan negara Palestina.

AS ingin Gaza diperintah oleh Otoritas Palestina yang telah diubah, yang mengelola sebagian Tepi Barat yang diduduki Israel.

Tetapi, Israel ingin mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di Jalur Gaza dan menolak negara-negara besar memaksakan pembentukan negara di wilayah tersebut.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)