Afrika Selatan Mengatakan Israel Tidak Melaksanakan Keputusan Mahkamah Internasional (ICJ)

TRIBUNNEWS.COM- Afrika Selatan mengatakan Israel tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ).

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada hari Minggu mengkonfirmasi keyakinan negaranya bahwa Israel tidak melaksanakan keputusan mengenai tindakan pencegahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dalam konteks kasus genosida di Gaza.

“Israel tidak mematuhi perintah yang dikeluarkan pengadilan,” kata Ramaphosa.

“Jadi, kami melihat pendekatan ini tepat untuk dilakukan secara mendesak, terutama dengan tujuan untuk mengatasi tantangan di wilayah Rafah di mana beberapa hari yang lalu, lebih dari 100 orang dibantai.”

Dia menekankan bahwa Afrika Selatan ingin pengadilan mengambil keputusan lain mengenai cara menangani hal tersebut dan mencegah terjadinya insiden lainnya.

“Satu hal lain yang memprihatinkan adalah kelaparan yang telah diperingatkan oleh banyak organisasi kini telah tiba. Orang-orang di Gaza sekarang kelaparan.”

Mahkamah Internasional mengumumkan pada hari Rabu lalu bahwa Afrika Selatan telah mengajukan permintaan mendesak untuk memberikan tindakan pencegahan tambahan dan mengubah perintah pengadilan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari, dan keputusan berikutnya yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari, dalam kasus yang diajukan terhadap Israel.

Kasus tersebut terkait penerapan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida di Jalur Gaza.

ICJ menjelaskan bahwa Afrika Selatan menyatakan dalam permintaan barunya bahwa mereka terpaksa kembali ke pengadilan mengingat fakta-fakta baru dan perubahan situasi di Gaza, terutama kelaparan yang meluas.

Ini adalah pengaduan ketiga terhadap Israel yang diajukan oleh Afrika Selatan ke pengadilan, yang merupakan badan peradilan tertinggi di PBB, sejak negara pendudukan tersebut memulai perang dahsyatnya melawan warga Palestina di Jalur Gaza lima bulan lalu.

Menanggapi kasus yang diajukan Afrika Selatan pada 29 Desember tahun lalu, ICJ memutuskan pada 26 Januari dan memerintahkan pemerintah Israel mengambil tindakan untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina dan memperbaiki situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang selama ini terkepung oleh Israel selama 17 tahun.

Pengadilan juga memerintahkan Israel untuk menyerahkan laporan dalam waktu satu bulan setelah dikeluarkannya keputusan mengenai sejauh mana Israel telah menerapkan langkah-langkah tersebut.

(Sumber: Middle East Monitor)