Israel Baru Melepaskan Pengiriman Bantuan Turki ke Gaza Setelah Berminggu-minggu Memblokirnya

TRIBUNNEWS.COM- Israel akhirnya mau melepaskan pengiriman bantuan Turki ke Gaza setelah berminggu-minggu memblokirnya.

Israel telah mencabut blokadenya terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan dari Turki, sehingga memungkinkannya mencapai Jalur Gaza setelah diblokir selama hampir sebulan.

Menurut sebuah laporan oleh outlet berita yang berbasis di London, Middle East Eye, yang mengutip sumber-sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya dan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar dari Turki berangkat ke Gaza awal pekan ini, sehingga memungkinkan mereka untuk akhirnya mencapai wilayah yang terkepung dan menyediakan bantuan sedikit bantuan bagi penduduknya yang kelaparan.

Pengiriman bantuan, yang berisi 1.049 kontainer perbekalan termasuk tepung, buncis, gula dan minyak goreng – cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,1 juta orang selama sebulan, tertahan di pelabuhan Ashdod Israel.

Selama hampir sebulan karena kontraktor Israel menghentikan pekerjaan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) sebagai bagian dari upaya Tel Aviv untuk menutup lembaga bantuan tersebut.

Karena kiriman bantuan Turki pada awalnya disumbangkan ke UNRWA, Turki akhirnya mencapai kesepakatan dengan pihak berwenang Israel untuk mengakhiri penundaan tersebut dengan mengizinkan Program Pangan Dunia (WFP) PBB untuk mengirimkan kiriman tersebut ke Gaza bekerja sama dengan UNRWA.

“Yang bisa kami katakan saat ini adalah gelombang pertama tepung terigu yang tertahan di pelabuhan Israel selama berminggu-minggu kini telah mencapai Gaza,” kata juru bicara UNRWA kepada situs berita tersebut.

“Kami bekerja sama dengan WFP untuk merilis sisanya.”

Israel telah berulang kali menyamakan staf UNRWA dengan anggota Hamas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka, tanpa memberikan bukti atas klaim tersebut,

sambil melakukan lobi keras agar UNRWA ditutup karena Israel adalah satu-satunya badan PBB yang mempunyai mandat khusus untuk mengurus kebutuhan dasar pengungsi Palestina.

Jika lembaga tersebut tidak ada lagi, bantah Israel, maka masalah pengungsi tidak akan ada lagi, dan hak sah bagi pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka tidak diperlukan lagi.

Israel telah menolak hak untuk kembali tersebut sejak akhir tahun 1940an, meskipun keanggotaan mereka di PBB dibuat dengan syarat bahwa pengungsi Palestina diizinkan untuk kembali ke rumah dan tanah mereka.

(Sumber: Middle East Monitor)