Rusia Prihatin dengan Pembatasan Akses Umat Islam ke Tempat-tempat Suci di Yerusalem saat Ramadan

TRIBUNNEWS.COM- Rusia merasa prihatin dengan pembatasan akses umat Islam ke tempat-tempat Suci di Yerusalem.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan keprihatinannya mengenai situasi di Yerusalem di mana umat Islam mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke tempat-tempat suci, Anadolu Agency melaporkan.

Zakharova mengatakan masalah status Yerusalem dan tempat-tempat suci di kota tersebut harus diselesaikan sebagai bagian dari proses diplomasi komprehensif mengenai penyelesaian Israel-Palestina.

“Federasi Rusia memulai kerja kolektif hari ini demi menciptakan kondisi yang diperlukan untuk penyelesaian politik krisis yang sudah berlangsung lama ini berdasarkan prinsip dua negara, Palestina dan Israel, yang hidup dalam perdamaian dan keamanan,” katanya.

“Dalam kerangka proses diplomasi yang komprehensif, solusi terhadap permasalahan mendasar harus ditemukan, termasuk masalah status Yerusalem dan tempat-tempat suci yang terletak di sana. Dalam konteks kejadian hari ini, situasi di kota ini dengan dimulainya bulan suci Ramadhan sangat memprihatinkan", katanya ketika menjawab pertanyaan Anadolu pada konferensi pers di Moskow.

Zakharova mengatakan dunia sedang menunggu langkah-langkah praktis untuk mengakhiri pertumpahan darah di Jalur Gaza, dan peluang untuk menghentikannya akan jauh lebih besar jika AS tidak memveto rancangan resolusi yang relevan di Dewan Keamanan PBB.

“Saya ingin mengingatkan bahwa setelah memveto rancangan Rusia setelah 7 Oktober, delegasi AS tiga kali memveto di Dewan Keamanan PBB, inisiatif yang bertujuan untuk menyerukan gencatan senjata dan menghentikan permusuhan,” katanya.

Zakharova menekankan bahwa, segera setelah menyelesaikan tugas utama mendeklarasikan gencatan senjata, proses politik harus dimulai karena sejarah konflik menunjukkan bahwa, tanpa menjembatani kesenjangan mendasar, pihak-pihak yang terlibat akan melanggar semua perjanjian gencatan senjata tepat setelah mencapainya.

Ia menentang upaya untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum tanggal 7 Oktober dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan memberikan hasil yang diperlukan, dan hanya solusi dua negara yang dapat mengakhiri konflik.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

(Sumber: Middle East Monitor)