Pertama Kali, Israel Tak Izinkan Kepala UNRWA Masuk Gaza
Ketua UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan dirinya ditolak oleh Israel untuk memasuki wilayah Gaza pada Senin (18/3/2024).
Penulis: Farrah Putri Affifah
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Ketua badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA), Philippe Lazzarini mengatakan dirinya ditolak oleh Israel untuk memasuki wilayah Gaza pada Senin (18/3/2024).
Hal tersebut diungkapkan oleh Lazzarini ketika menghadiri konferensi pers di Kairo bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry.
Ia mengungkapkan tujuannya ke Jalur Gaza adalah untuk berkunjung ke Rafah.
"Tetapi saya telah diberitahu satu jam yang lalu bahwa saya ditolak masuk ke Rafah," kata Lazzarini, dikutip dari Al-Arabiya.
Mengetahui hal tersebut, Shoukry merasa heran karena itu merupakan pertama kalinya Israel menolak pejabat tinggi UNRWA.
"Anda ditolak oleh pemerintah Israel, menolak masuk, yang merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi (seorang) perwakilan di posisi tinggi ini," kata Shoukry.
Penolakan Israel terhadap masuknya Lazzarini ke Gaza juga dibenarkan oleh Direktur komunikasi UNRWA Juliette Touma.
“Pihak berwenang Israel menolak masuknya CG (Komisaris Jenderal) UNRWA ke Gaza hari ini,” katanya.
Ini menandai pertama kalinya Lazzarini ditolak masuk sejak ia mulai menjabat, yang mana ia ditunjuk pada tahun 2020.
Touma mengatakan, pihaknya telah menyiapkan pesawat untuk membawa Lazzarini ke Gaza.
“Kami siap berangkat pagi ini dengan pesawat Mesir dari Kairo ke El Arish,” jelasnya.
Wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Farhan Haq mengatakan apabila ingin masuk ke Gaza saat ini, UNRWA harus memiliki akses.
Baca juga: Israel Desak ICJ Tidak Perintahkan Tindakan Baru atas Krisis Pangan di Gaza
"Semua pejabat PBB, termasuk Lazzarini dan rekan-rekannya di UNRWA, harus memiliki akses untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan penting yang mereka lakukan," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Lazzarini, sebuah badan kementerian pertahanan Israel yang mengatur urusan sipil di wilayah pendudukan Palestina, COGAT mengklaim petinggi tersebut tidak mengikuti prosedur.