TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengeluarkan tuntutan pertamanya untuk gencatan senjata di Gaza, Senin (25/3/2024).

Di DK PBB, Amerika Serikat (AS) tidak ikut serta dalam pemungutan suara atau abstain.

Julian Borger dari The Guardian menyampaikan analisisnya terkait keputusan AS yang abstain tersebut.

Abstainnya AS disebut menandai keretakan hubungan pemerintahan Joe Biden dan Benjamin Netanyahu.

Selain itu, abstainnya AS dinilai mencerminkan meningkatnya frustrasi di Washington atas desakan Netanyahu bahwa pasukan Israel akan terus melancarkan serangan di Rafah, dan terus menerusnya hambatan Israel dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.

Meskipun resolusi tersebut menuntut gencatan senjata sementara selama sisa bulan suci Ramadhan, resolusi itu harus mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.

Dalam amandemen terakhir yang diminta oleh AS, kata “abadi” diganti dengan “permanen”, yang ditentang oleh Rusia.

Upaya Rusia untuk mengembalikan kata “permanen” dikalahkan oleh 11 suara berbanding tiga suara.

Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Dewan Keamanan PBB telah menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, setelah AS tidak memveto tindakan tersebut, yang merupakan perubahan dari posisi sebelumnya.

Diberitakan BBC, DK PBB juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat seluruh sandera.

Baca juga: AS Tak Veto Resolusi DK PBB, Netanyahu Marah: Delegasi Israel Batal ke Washington

Ini adalah pertama kalinya DK PBB menyerukan gencatan senjata sejak perang dimulai pada Oktober 2023, setelah beberapa upaya gagal.

Sementara, tindakan AS ini menandakan semakin besarnya perbedaan pendapat antara Amerika dan sekutunya Israel mengenai serangan Israel di Gaza.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan keputusan AS untuk membiarkan resolusi tersebut disahkan tidak berarti "perubahan dalam kebijakan kami”.

Ia mengatakan, AS mendukung gencatan senjata tetapi tidak mendukung resolusi itu, karena resolusi tersebut tidak mengutuk Hamas.

Pertemuan Delegasi Israel dan Pejabat AS Batal

Sebuah pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, AS telah “meninggalkan” posisi sebelumnya yang secara langsung menghubungkan gencatan senjata dengan pembebasan sandera.

“Sayangnya, Amerika Serikat tidak memveto resolusi baru tersebut,” katanya.

Pernyataan itu mengatakan, hal ini merugikan upaya pembebasan sandera karena memberikan harapan kepada Hamas bahwa mereka dapat menggunakan tekanan internasional terhadap Israel untuk mencapai gencatan senjata tanpa membebaskan para tawanan.

Dikatakan juga bahwa Netanyahu telah memutuskan untuk membatalkan pertemuan antara delegasi Israel dan pejabat AS di Washington yang dijadwalkan pada minggu ini.

Menteri Pertahanan Israel mengatakan, Israel tidak akan menghentikan perang di Gaza selama para sandera masih ditahan di sana.

Baca juga: Hamas Komentari Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata selama Ramadhan

Di sisi lain, perwakilan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyambut baik resolusi tersebut.

Namun, Mansour mengatakan resolusi tersebut sudah terlambat.

“Dibutuhkan waktu enam bulan, lebih dari 100.000 warga Palestina terbunuh dan cacat, dua juta orang mengungsi, dan kelaparan, hingga dewan ini akhirnya menuntut gencatan senjata segera," tegas Mansour.

Sebagai informasi, dalam pemungutan suara DK PBB pada hari Senin, AS abstain.

Sementara 14 anggota lainnya memberikan suara mendukung.

AS sebelumnya telah memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut adalah tindakan yang salah, sementara negosiasi yang rumit untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera terus berlanjut antara Israel dan Hamas.

Namun, pada Kamis (21/3/2024), mereka mengajukan rancangannya sendiri, yang untuk pertama kalinya menyerukan gencatan senjata, yang menandai semakin kuatnya sikap mereka terhadap Israel.

Baca juga: Sekjen PBB: Kondisi Rafah Serba Kekurangan, Ini Waktunya Dunia Banjiri Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Update Perang Israel-Hamas

Dikutip dari Al Jazeera, para pemimpin di seluruh dunia menyambut baik resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, sementara Sekjen PBB Guterres mengatakan hal itu harus dilaksanakan.

Sebuah laporan yang dibuat oleh pelapor PBB untuk Palestina mengatakan, ada “alasan yang masuk akal” untuk meyakini bahwa ambang batas telah dipenuhi untuk tindakan genosida oleh Israel di Gaza.

Serangan udara Israel menewaskan 22 warga Palestina di wilayah Deir el-Balah di Gaza tengah dan 30 di Rafah di selatan.

Setidaknya 32.333 warga Palestina telah terbunuh dan 74.694 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Revisi jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang, dengan puluhan orang masih ditawan.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel