TRIBUNNEWS.COM – Derpartemen Keuangan Israel mengungkap bahwa ekonomi negaranya kini sedang merugi besar, hingga terancam jatuh ke jurang inflasi akibat perang.

Ancaman ini diungkap usai Perdana Menteri Israel mulai meningkatkan operasi militernya ke wilayah Gaza, dengan tujuan untuk memukul mundur militan Hamas.

Namun akibat perang yang tak kunjung rampung, perlahan Israel mulai kehilangan pasukan tempur.

Posisi Israel di Gaza bahkan semakin terdesak usai para tentara cadangan dari batalion perang menolak perintah Netanyahu untuk melanjutkan invasi melawan Hamas di jalur Gaza.

Masalah ini yang kemudian mendorong pemerintah Israel untuk menaikan gaji para tentara bayarannya agar mereka mau melanjutkan invasi di Gaza.

Menurut laporan yang dirilis Al Mayadeen, dalam sebulan tentara bayaran perang Israel bisa mendapatkan upah sekitar 7.500 dolar AS atau Rp 118 juta hingga 17.000 dolar AS atau setara Rp 268 juta.

“Untuk memperluas layanan pasukan pendudukan Israel dalam agresi militer di Jalur Gaza pemerintah Israel harus menaikan upah antara 7.500 hingga 17.000 per bulan per tentara,” kata kepala ekonom Departemen Keuangan Israel, Shmuel Abramzon.

Akan tetapi imbas kenaikan upah, anggaran pengeluaran militer Israel per tahun 2024 mengalami pembengkakan.

Tembus mencapai 582 miliar shekel atau sekitar 155 miliar dolar AS.

Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah.

Dimana per Mei 2023 Kementerian keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 70 miliar shekel atau 19 miliar dolar AS.

Baca juga: Netanyahu Sibuk Gempur Gaza, Ekonomi Israel Jeblok, Lebih Parah daripada Perkiraan Pakar

Ekonomi Israel Anjlok 19 Persen

Selain memicu pembengkakan anggaran, perang juga membuat ekonomi Israel merosot 19,4 persen pada kuartal IV 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya.

Menurut data, perekonomian Israel hanya tumbuh dua persen sepanjang tahun 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan 6,5 persen pada tahun 2022.

Hingga Bank Sentral Israel terpaksa memangkas perkiraan pertumbuhan PDB tahun ini menjadi 2 persen, dari perkiraan sebesar 3 persen.

Belum diketahui sampai kapan perang di Gaza akan terus berlanjut, namun konflik ini diperkirakan akan merugikan Israel sekitar 255 miliar shekel atau sekitar 70,3 miliar dolar AS hingga akhir 2025.

Tak sampai di situ, imbas perang yang tak kunjung mereda kini sejumlah sektor di industri bisnis dan pariwisata ikut gulung tikar.

Israel Obral Surat Utang Sebanyak 6 Miliar Dolar AS

Berbagai cara mulai dilakukan pemerintah Israel untuk mempertahankan perekonomian negaranya.

Salah satunya dengan mengumumkan rencana penjualan obligasi atau surat utang internasional dengan proyeksi nilai mencapai 4 miliar dolar AS hingga 6 miliar dolar AS.

Penjualan surat utang ini dilakukan Israel untuk mendanai anggaran militer di tengah kondisi ekonomi Tel Aviv yang berkontraksi akibat lonjakan utang yang mendekati 8 miliar dolar AS buntut bengkaknya biaya operasi perang di Gaza.

“Israel dalam waktu dekat bersiap untuk menjual obligasi internasional pertamanya sebagai upaya mendanai kampanye genosida di Gaza dan dampaknya terhadap pasar dalam negeri,” jelas sumber yang mengetahui masalah itu.

Kemiskinan di israel Melonjak

Tak hanya memicu krisis, perang juga membuat tingkat kemiskinan Israel melonjak tajam.

Menurut catatan tahunan yang dirilis perusahaan riset Alternative Poverty Report sebanyak 19,7 persen warga Israel kini kehilangan pendapatan imbas agresi perang.

Impak lain yang ditimbulkan dari perang sebanyak 79,3 persen warga Israel menderita penyakit kronis lantaran kesulitan mendapatkan akses perawatan kesehatan gratis.

Bahkan 81,6 penerima bantuan lanjut usia hidup dalam kemiskinan dan terancam menghadapi kerawanan pangan yang parah.

“Dampak perang, badan amal yang didedikasikan untuk mendukung masyarakat miskin kini tak lagi menerima bantuan dari pemerintah Israel sejak dimulainya invasi, Padahal saat ini terjadi peningkatan jumlah permintaan bantuan,” jelas Alternative Poverty Report dikutip dari Middle East Monitor.

(Tribunnews.com/ Namira Yunia)