TRIBUNNEWS.COM – Para pejabat intelijen Israel sudah mengakui bahwa Israel mungkin tidak akan bisa menghancurkan Hamas di Jalur Gaza.

Menurut mereka, invasi Israel di Gaza terancam gagal karena dukungan internasional menurun.

“Tujuan utama invasi ke Gaza menghadapi kegagalan lantaran dukungan internasional berbalik melawan Israel,” demikian laporan The Telegraph, dikutip dari Palestine Chronicle.

Menurut laporan itu kantong perlawanan “gerilya” tetap bertahan meski pertempuran sengit di Gaza sudah berlangsung selama 5 bulan.

Bahkan, beberapa fasilitas produksi senjata di bawah tanah disebut masih tetap utuh.

Di samping itu, disebutkan bahwa mungkin sudah “terlalu terlambat” bagi Israel untuk menghancurkan batalion Hamas yang masih tersisa.

Para pejabat itu menyalahkan tekanan internasional yang diarahkan kepada Israel.

Kemudian, mereka menegaskan bahwa Israel meyakini kesempatan terbaik untuk melenyapkan Hamas ialah dengan menyerbur Hamas.

Menurut mereka, Amerika Serikat (AS) kini tidak mendukung rencana serangan Israel ke Rafah.

“Jadi, keadaannya kini tidak baik, artinya Israel harus melakukan sesuatu yang dramatis dan drastis untuk mengubah momentum dan situasi,” kata pejabat itu.

PM PA: Israel tak bisa hancurkan Hamas

Baca juga: Sumber Mesir: Israel Tidak Mau Gencatan Senjata Permanen, akan Serang Rafah setelah Lebaran

Pada bulan November 2023 lalu Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammed Shtayyeh mengklaim Israel tak akan bisa melenyapkan Hamas.

Menurut Shtayyeh, hal itu karena Hamas eksis sebuah “ide” atau gagasan dan ada banyak anggotanya yang tidak berada di Gaza.

“Tujuan yang mereka tetapkan, mereka tidak akan pernah mencapai tujuan ini karena Hamas tidak hanya di Gaza,” kata Shtayyeh dikutip dari The Times of Israel.

“Hamas adalah sebuah ide, Hamas tidak hanya struktur militer atau sebuah organisasi di Gaza. Hamas di Tepi Barat dan Lebanon dan Suriah, kepemimpinan Hamas di Qatar dan di setiap tempat. Jadi, katakanlah bahwa tujuan [Israel] melenyapkan Hamas, hal itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Masih nekat akan serang Rafah

Israel masih bersikeras akan menyerang Rafah meski tidak didukung oleh AS yang menjadi sekutu dekatnya.

AS mengatakan Israel seharusnya tidak menyerbu Rafah jika tidak punya rencana bantuan kemanusiaan.

“Kami belum melihat rencana seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthe Miller.

“Penilaian kami bahwa mereka tidak bisa, seharusnya tidak menyeru Rafah tanpa rencana bantuan kemanusaan yang kredible dan sungguh bisa mereka terapkan.”

Israel marah dan memprovokasi AS

Para pejabat AS meyakini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sengaja memprovokasi AS.

Menurut media AS, Axios, para pejabat Gedung Putih menyebut Netanyahu mengeluarkan reaksi berlebihan atas keputusan AS untuk abstain dalam pemungutan suara untuk resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza.

Padahal, pada beberapa pemungutan suara sebelumnya AS memilih menggunakan hak vetonya.

Abstainnya AS itu membuat resolusi itu diloloskan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan kemudian membuat Israel berang.

Kantor Netanyahu menuding AS mengubah “sikap konsistennya” sejak perang di Gaza meletus pada bulan Oktober 2023.

Netanyahu kemudian memilih membatalkan kunjungan utusan Israel ke AS.

Utusan itu sedianya akan mengikuti rapat dengan para pejabat AS untuk membahas rencana serangan ke Kota Rafah di Gaza.

“Semua itu merugikan diri sendiri. Perdana menteri itu (Netanyahu) sebenarnya bisa memilih jalan lain, dengan menyelarakan diri dengan AS mengenai makna resolusi ini. Dia memilih untuk tidak melakukannya, tampaknya karena tujuan politik,” demikian salah satu pernyataan pejabat AS, dikutip dari Russia Today yang mengutip Axios.

“Jika Perdana Menteri Netanyahu merasa sangat kuat, mengapa dia tidak menelepon Presiden Biden?” tanya pejabat AS lainnya.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby menyebut pembatalan kunjungan delegasi itu mengecewakan.

AS dibuat “bingung” oleh pembatalan itu karena, menurut Kirby, abstainnya AS tidak mencerminkan perubahan dalam kebijakan AS.

(Tribunnews/Febri)