TRIBUNNEWS.COM - Beragam cara dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk memangkas biaya pengeluaran negara di tengah situasi dan kondisi ekonomi yang sulit.

Hal ini bisa dilihat dari kebijakan teranyar yang diumumkan oleh kabinet pemerintahan Perdana Menteri Pakistan, Shebaz Sharif, mulai Senin (1/4/2024) ini.

Per bulan April ini, Pakistan resmi melarang segala bentuk penggunaan sesi karpet merat di semua acara yang digelar oleh pemerintah.

Dikutip Tribunnews.com dari The Hindustan Times, larangan terhadap penggunaan karpet merah tersebut merupakan perintah langsung Shehbaz Sharif.

Adapun pengecualian hanya penggunaan karpet merah hanya diberikan secara eksklusif untuk acara resepsi diplomatik yang melibatkan negara lain sebagai undangan.

Kebijakan terbaru pemerintah Pakistan ini merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu .

Larangan ini sendiri muncul setelah Sharif menyatakan kekesalannya atas penggunaan karpet merah selama kunjungan menteri federal dan otoritas senior pada fungsi pemerintah.

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh divisi Kabinet, perdana menteri telah menginstruksikan bahwa karpet merah tidak akan digunakan untuk menteri federal dan figur pemerintah pada acara resmi di masa depan.

Namun, sesi karpet merah masih bisa digunakan sebagai protokol untuk diplomat asing terangnya.

Keputusan untuk melarang karpet merah ini bisa dikatakan lebih dari sekadar kebijakan yang bersifat simbolis.

Kebijakan ini dinilai menunjukkan upaya nyata untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu dan mengalihkan sumber daya finansial ke area-area pemerintahan yang lebih kritis.

Baca juga: Profil Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan yang Kembali Terpilih untuk Kedua Kalinya

Dengan menghilangkan penggunaan karpet merah, pemerintah bertujuan untuk menghemat dana dan mempromosikan pendekatan keuangan dari publik yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

Sebelumnya pada minggu lalu, Perdana Menteri Sharif dan anggota Kabinet juga memutuskan untuk tidak menerima gaji dan tunjangan secara sukarela.

Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempromosikan penghematan negara.

Bulan lalu, perdana menteri menyatakan bahwa langkah-langkah penghematan adalah prioritas utama pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, juga memutuskan untuk tidak menerima gaji dan tunjangan, mengingat tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut.

Sharif awal bulan ini dilantik sebagai perdana menteri untuk kedua kalinya sejak 2022 di tengah tantangan ekonomi dan keamanan yang mengkhawatirkan.

Sharif pada hari Selasa lalu (26/3/2024) juga mengatakan pemerintahnya berencana untuk mendekati Dana Moneter Internasional (IMF) untuk "program lain" guna membangkitkan perekonomian Pakistan

(Tribunnews.com/Bobby Wiratama)