BREAKING NEWS: Kereta Cepat yang Menghubungkan Brunei, Serawak hingga IKN akan Dibangun
Brunei Darussalam ramai membincangkan soal rencana pembangunan kereta cepat yang menghubungkan tiga negara yakni Brunei, Malaysia, dan Indonesia
Penulis: Hasanudin Aco
Namanya diubah menjadi Brunergy Utama (B) Sdn Bhd pada 5 Agustus 2014.
Tanggapan Malaysia
Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Loke mengatakan proyek Kereta Api Trans Borneo masih dalam tahap proposal dan belum ditawarkan kepada perusahaan mana pun.
Dia mengatakan, tender untuk melakukan studi kelayakan proyek tersebut baru akan dibuka pada Mei 2024 mendatang.
Ia berpesan kepada semua pihak untuk berhati-hati terhadap pengumuman perusahaan swasta mengenai proyek-proyek besar, seraya menambahkan bahwa mega proyek apa pun hanya dianggap sah jika diumumkan oleh pemerintah.
“Kalau mereka (perusahaan swasta asal Brunei) menyatakan ingin membangun jalur kereta api di Sabah dan Sarawak, tentu memerlukan persetujuan dari pemerintah Malaysia serta pemerintah negara bagian Sabah dan Sarawak. Sejauh ini belum ada persetujuan seperti itu, dan kami belum pernah bernegosiasi dengan perusahaan ini.
“Jadi, saya berpesan agar pernyataan atau pemberitaan seperti ini harus diverifikasi terlebih dahulu karena ini membingungkan masyarakat,” imbuhnya.
Presiden Parti Warisan Sabah (Warisan) Datuk Seri Mohd Shafie Apdal berharap jalur Proyek Kereta Api Trans Borneo dapat dikaji ulang sehingga melibatkan jaringan jalur ke pantai timur negara bagian tersebut, khususnya Tawau.
Anggota Parlemen Semporna mengatakan Proyek Kereta Api Trans Borneo yang menghubungkan Kuching, Sarawak; Brunei; dan Kota Kinabalu, Sabah selain Kalimantan, Indonesia sangat baik dalam meningkatkan perekonomian daerah yang bersangkutan.
Shafie Apdal yang juga mantan Ketua Menteri Sabah mengatakan proyek ini merupakan katalis yang baik dalam mengembangkan perekonomian Kalimantan, Sarawak, Brunei dan Sabah, namun jalur kereta api hanya terbatas di Kota Kinabalu.
“Agak mengecewakan Pantai Timur Sabah tidak dilibatkan dalam pembangunan ini karena ada rencana pemerintah untuk mengembangkan Kompleks Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (CIQ) di Tawau.
Sementara itu Tribunnews.com berupaya mengkonfirmasi soal rencana ini ke Kementerian Perhubungan RI.
Sumber: Malaymail/Bernama
