TRIBUNNEWS.COM -- Rusia mengirimkan militernya dan bermacam-macam senjata ke Niger, negara di Afrika Barat yang sedang tercabik perang bersaudara dan kudeta.

Vladimir Putin mengirimkan pasukan berpengalaman dengan tujuan untuk menjadi instruktur bagi tentara Niger. Demikian dilaporkan Radio Television du Niger (RTN) pada Kamis (11/4/2024) malam.

Selain ratusan instruktur militer, Moskow juga mengirim ratusan senjata, yang diklaim sebagai alat untuk membantu pelatihan kontra-terorisme tentara Niger.

Baca juga: Waspada Diinvasi ECOWAS, Junta Niger Aktifkan Pasukan Siaga Penuh

Pasukan dan alat-alat perang tersebut diangkut dengan satu pesawat kargo militer yang tiba pada Rabu malam.

RTN menayangkan rekaman pembongkaran senjata yang dimuat dalam pesawat militer tersebut.

Seorang tentara Rusia berpenutup kepala yang mau diwawancarai media Afrika Barat tersebut mengatakan bahwa mereka akan melatih tentara Niger untuk mengembangkan kerja sama militer antara Rusia dan Niger.

Sementara pakar militer Rusia, kepada Sputnik mengatakan bahwa tentara yang dikirim merupakan serdadu senior dan sangat berpengalaman.

Mereka memiliki keahlian khusus memerangi terorisme, dan di Niger akan berbagi pengalaman.

“Korps Afrika di sini akan membangun hubungan dan bersama-sama membentuk serta melatih tentara Niger. Kami membawa serta basis pendidikan dan materi untuk pelatihan berbagai spesialis,” jelasnya.

RTN mengklaim dalam sebuah posting Facebook bahwa instruktur juga akan memasang sistem pertahanan udara di Niger.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin transisi Niger, Abdourahamane Tchiani telah berkomitmen bekerja sama di bidang militer.

Baca juga: Setelah Bertemu Delegasi ECOWAS, Pemimpin Kudeta Niger Usulkan Transisi Kekuasaan 3 Tahun

Dikutip dari Russia Today, keduanya mengoordinasikan upaya memerangi terorisme di wilayah Sahel pada bulan lalu.

Tchiani dan Putin membahas hal itu saat pemimpin transisi tersebut menyatakan solidaritasnya kepada Presiden Rusia pasca aksi terorisme di Balai Kota Crocus.

Sejak tergulingnya Presiden pro-Barat Mohamed Bazoum tahun lalu, pemerintahan Niamey memutuskan hubungan dengan Prancis dengan alasan kegagalan mereka dalam meredam kekerasan jihadis di Sahel, yang menjadi tujuan keterlibatan mereka.