TRIBUNNEWS.COM - Letjen Herzi Halevi, Kepala Staf Umum, juga dikenal sebagai Panglima Pasukan Pertahanan Israel (IDF), sudah berada dalam posisi sulit bahkan sebelum perang dengan Hamas meletus pada 7 Oktober tahun lalu.

Pada bulan Januari 2023, ketika Herzi Halevi ditunjuk menduduki posisi paling senior di militer Israel itu, para perwira dan korps cadangan berselisih paham mengenai usulan reformasi ke Mahkamah Agung Israel.

Beberapa anggota cadangan mengancam untuk tidak menjabat jika perdana menteri yang memecah belah, Benjamin Netanyahu, dan koalisi sayap kanannya mengesahkan undang-undang yang melemahkan kekuasaan Mahkamah Agung.

Ini adalah salah satu periode paling bergejolak di kalangan militer Israel belakangan ini, economist.com melaporkan.

Situasi memburuk saat Hamas berhasil masuk ke wilayah pendudukan Israel dan membawa ratusan sandera.

Beberapa bulan setelahnya, Herzi Halevi memerintahkan pasukannya untuk menggelar operasi darat di wilayah utara Gaza.

Kemarahan masyarakat terhadap cara Israel menangani perang telah memicu protes di banyak negara.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan bahwa Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang ketika menyerang kamp pengungsi Jabalia, yang terletak di utara Kota Gaza.

Seorang menteri di pemerintahan Netanyahu bahkan mengemukakan kemungkinan penggunaan senjata nuklir terhadap Gaza.

Latar Belakang Herzi Halevi

Herzi Halevi lahir pada tahun 1967 di Yerusalem.

Ia dinamai berdasarkan nama pamannya, yang terbunuh dalam aksi beberapa bulan sebelumnya dalam Perang Enam Hari.

Baca juga: Profil Jenderal Herzi Halevi, Kepala IDF yang Akui Gagal Lindungi Israel dari Hamas

Keluarga ibunya tinggal di kota tersebut selama 14 generasi; kakek nenek dari pihak ayah beremigrasi dari Rusia.

Kakeknya adalah anggota Irgun, kelompok paramiliter Zionis yang aktif pada tahun-tahun menjelang berdirinya Israel.

Halevi memulai dinas militer regulernya pada usia 18 tahun, sebagai penerjun payung, dan mulai pelatihan menjadi perwira dua tahun kemudian.